Dana US$ 1,1 Triliun Disetujui, AS Bebas dari Ancaman Shutdown

Polemik penghentian operasional pemerintah federal Amerika Serikat biasa disebut Shutdown AS yang terjadi selama lebih dari dua minggu pada Oktober 2013 menjadi pengalaman berharga bagi para pembuat kebijakan di Negeri Paman Sam. Demi menghindari ancaman kejadian serupa, dewan parlemen AS memutuskan mengabulkan anggaran pengeluaran nasional senilai US$ 1,1 triliun.

Seperti dikutip dari CNBC, Kamis (16/1/2014), keputusan tersebut memberikan peluang bagi para pembuat kebijakan untuk mengakhiri kekacauan akibat krisis perekonomian di AS. Dengan selisih pemungutan suara 359-67, pengajuan anggaran tersebut dikabulkan.

Para senator meminta waktu tiga hari untuk mempertimbangkan langkah persetujuan perpanjangan penyediaan dana yang masa berlakunya habis pada Rabu (15/1/2014) tengah malam waktu setempat.

Anggaran belanja besar-besaran yang mendanai berbagai program negara termasuk sistem rudal hingga pembenahan layanan transportasi itu akhirnya dikabulkan. Anggota parlemen dari kedua partai, Demokrat dan Republik sepakat menyetujuinya.

Persetujuan itu meningkatkan total fiskal 2014 di bidang militer dan berbagai kebutuhan domestik sebesar US$ 45 miliar yang telah dianggarkan secara otomatis. Kecepatan penentuan rancangan anggara pada Desember serta penetapan tingkat pengeluaran negara untuk 2015 telah menghapus kemacetan fiskal yang selama ini terjadi.

Banyak anggota parlemen mengatakan, langkah ini dapat mempermudah penetapan anggaran belanja normal untuk pertama kalinya sejak 2009.

"Ini merupakan langkah penting ke arah tatanan perekonomian yang lebih teratur," ungkap anggota parlemen dari Partai Demokrat Marcy Kaptur.

Selama empat tahun terakhir, Kongres telah mendanai instansi pemerintah melalui serangkaian tagihan belanja sementara dan ekstensi pendanaan. Langkah Kongres tersebut diwarnai berbagai ancaman shutdown dan gagal bayar Departemen Keuangan AS.

Perselisihan anggaran yang selama ini terjadi dipicu permintaan untuk mengurangi defisit dari Partai Republik yang menguasai parlemen pada pemilihan umum 2010. Perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Oktober saat shutdown AS terjadi selama 16 hari dan banyak lembaga meliburkan ribuan pekerjanya.

Pada Maret atau April, Kongres juga dituntut untuk menerima peningkatan batas utang lain dari pemerintah federal. Sementara itu, para anggota parlemen dari Partai Demokrat akan terus berupaya mengambil langkah yang sesuai untuk menghindari shutdown.

"Kami akan mencoba dan menyesuaikan anggaran guna memastikan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di luar sana," ungkap Nita Lowey, anggota Partai Demokrat di New York.(Sis/Shd)