Amirul Hajj Kritik Orientasi Haji Murah, Soroti Masalah Ini

Liputan6.com, Makkah - Amirul Hajj KH Cholil Nafis mengkritik orientasi penyelenggaraan haji yang terlalu menekankan penurunan biaya perjalanan. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi mengorbankan kualitas layanan yang diterima jemaah Indonesia di Tanah Suci.

Cholil menilai persepsi bahwa biaya haji harus terus ditekan perlu dievaluasi. Ia mengingatkan bahwa ibadah haji pada dasarnya diwajibkan bagi umat Islam yang “mampu,” sehingga fokus pemerintah semestinya tertuju pada peningkatan pelayanan, bukan semata-mata mengejar biaya murah.

“Jangan menganggap bahwa haji itu harus dipermurah sehingga semua orang bisa berangkat. Dalam Islam itu bagi yang mampu,” kata Cholil pada tim Media Center Haji di Makkah, dikutip Minggu (7/6/2026).

Ia menilai tekanan untuk menurunkan biaya haji berdampak pada kualitas fasilitas yang diperoleh jemaah. Salah satu konsekuensinya adalah penempatan akomodasi yang relatif jauh dari lokasi-lokasi utama pelaksanaan ibadah.

Menurut dia, sebagian jemaah Indonesia masih harus berjalan lebih jauh menuju Jamarat maupun Masjidil Haram dibanding jemaah dari sejumlah negara lain yang memperoleh layanan dengan standar lebih tinggi.

“Karena bayarnya lebih murah, akhirnya kita ditempatkan di tempat yang jauh dari Jamarat dan fasilitas di Mina juga tidak lebih baik,” ujarnya.

Cholil mengatakan, pemerintah tidak perlu memosisikan diri sebagai pihak yang menjual layanan haji dengan harga serendah mungkin. Ia justru mendorong negara bertindak sebagai penyedia layanan yang memastikan jemaah memperoleh fasilitas yang layak, aman, dan manusiawi.

“Haji itu tidak harus murah, apalagi murahan. Pemerintah jangan berbisnis, tetapi melayani,” katanya.

Selain menyoroti biaya penyelenggaraan ibadah haji, Cholil juga mengkritik mekanisme distribusi dana manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia menilai pembagian hasil pengelolaan dana saat ini belum mencerminkan asas keadilan bagi seluruh calon jemaah.

Menurut dia, jemaah yang berangkat menerima porsi manfaat lebih besar dibanding jutaan calon jemaah lain yang masih menunggu antrean keberangkatan, padahal dana yang mereka setorkan sama-sama dikelola dalam sistem yang sama.

“Yang berangkat mendapat porsi lebih besar jauh dibanding yang belum berangkat, padahal dananya sama-sama dikelola,” ujar Cholil.

Ia mengusulkan agar hasil investasi dana haji dikembalikan langsung ke rekening virtual account masing-masing calon jemaah setiap tahun. Dengan skema tersebut, akumulasi nilai manfaat akan tercatat secara individual dan dapat digunakan saat pelunasan biaya haji.

Cholil menilai sistem itu akan memberikan hasil yang lebih proporsional karena calon jemaah yang menunggu lebih lama otomatis memperoleh akumulasi manfaat lebih besar dibanding mereka yang memiliki masa tunggu lebih pendek.

“Harus lebih transparan. Hasil investasi itu dikembalikan ke virtual account masing-masing, lalu saat pelunasan tinggal dihitung kekurangannya,” katanya.

Ia juga mempertanyakan komposisi pembagian nilai manfaat yang selama ini lebih banyak digunakan untuk menekan biaya jemaah yang berangkat. Menurut dia, pola tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan karena jumlah calon jemaah dalam daftar tunggu jauh lebih besar dibanding kuota keberangkatan tahunan.

“Yang berangkat hanya sekitar 200 ribu orang, sementara yang menunggu jutaan. Pembagian manfaat harus dilakukan sesuai proporsi yang adil,” ujar Cholil.

Ia berharap pemerintah dan BPKH melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana haji agar prinsip transparansi dan keadilan dapat dirasakan seluruh calon jemaah. Menurut dia, penyelenggaraan haji ke depan perlu berorientasi pada kualitas layanan dan pengelolaan dana yang akuntabel, sehingga jemaah memperoleh fasilitas yang sepadan dengan biaya yang mereka bayarkan.