Kasus Mbah Mujiran Bikin Bos Danantara Geram, BUMN Tak Boleh Arogan ke Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengaku geram terhadap proses hukum yang menjerat Mbah Mujiran, seorang lansia yang diduga mengambil getah karet di kebun milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Menurut dia, langkah pelaporan hingga proses pidana tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diketahui, Mbah Mujiran yang berusia 72 tahun menjalani proses hukum atas dugaan mengambil getah karet di area perkebunan PTPN di Lampung. Kasus tersebut menjadi sorotan karena disebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dony secara tegas mengecam langkah penyelesaian persoalan yang dinilai mengesampingkan sisi kemanusiaan.

"Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran," kata Dony dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

"BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu," imbuhnya.

Dony menilai pendekatan hukum pidana terhadap warga kecil yang berupaya bertahan hidup dapat mencederai citra BUMN. Sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada Mbah Mujiran dan keluarganya.

“Sebagai Kepala BP BUMN saya meminta maaf kepada Kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat,” kata Dony.

Sebelumnya, Mbah Mujiran menjalani sidang dengan agenda mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Namun sidang tersebut ditunda hingga 3 Juni 2026 karena belum ada kepastian dari pihak PTPN terkait proses penyelesaian damai.

Majelis hakim yang dipimpin Fredy Tanada menyatakan penundaan dilakukan untuk memberikan waktu agar solusi penyelesaian dapat ditemukan.

"Jadi sidang kita tunda di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Mudah-mudahan sudah ada solusi jalan keluarnya," kata Fredy.

Kuasa hukum Mbah Mujiran, Arif Hidayatulloh, juga mengungkap kondisi kesehatan kliennya menurun selama menjalani masa penahanan.

"Kakinya mulai bengkak karena asam urat. Faktor usia dan tidur di rutan membuat kondisinya menurun," ujar Arif.

Kasus Mbah Mujiran bermula pada Februari 2026 saat ia bekerja sebagai penyadap karet di areal PTPN I Regional VII Kebun Bergen Afdeling I, Lampung Selatan.

Dalam dakwaan, ia disebut menyembunyikan getah karet hasil sadapan yang kemudian hendak dijual.

PTPN I mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp 8,8 juta akibat hilangnya 10 karung getah karet dengan total berat sekitar 550 kilogram.