Pendapatan Negara Tembus Rp 574,9 Triliun di Kuartal I 2026

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mencatat pendapatan negara sebesar Rp 574,9 triliun pada kuartal I 2026. Realisasi tersebut menjadi 18,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang sebesar Rp 3.153,6 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro, mengatakan bahwa capaian tersebut tumbuh 10,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Secara rinci, pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun atau 18,2% APBN. Angka ini tumbuh 10,5% (yoy), memperlihatkan kapasitas pendapatan negara tetap terjaga dengan baik di tengah tantangan global," ujar Deni dalam keterangan resmi, Jumat (30/4/2026).

Dari total pendapatan tersebut, sektor perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3% secara tahunan.

Penerimaan perpajakan itu terdiri dari pajak sebesar Rp 394,8 triliun atau setara 16,7% dari target APBN, meningkat 20,7% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 67,9 triliun atau 20,2% dari target APBN.

Di sisi lain, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp 112,1 triliun atau 24,4% dari target APBN. Adapun penerimaan hibah mencapai Rp 100 miliar atau sekitar 17,2% dari target.

Deni menegaskan, kinerja APBN hingga akhir Maret 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat dan sehat.

"Kinerja APBN hingga 31 Maret 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat, sehat, dan bekerja efektif. APBN terus hadir menjaga daya tahan ekonomi nasional, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menyelesaikan persoalan perpajakan. Dia menjamin tidak ada penambahan pajak baru sebelum ekonomi Indonesia membaik.

Dia menuturkan, pengenaan pajak baru harus lebih dahulu ditelaah oleh Direktorat Jendral Strategi Ekonomi dan Fiskal. Dia pun telah meminta tidak ada pajak baru yang diterapkan.

"Ya nanti kita beresin yang pajak. Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisa sebelum ada pajak baru dikenakan," tegas Purbaya, ditemui di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia menjanjikan tidak ada tambahan pajak baru sebelum ekonomi membaik. Setidaknya hal itu terlihat dari kenaikan daya beli masyarakat.

"Janji saya sama, enggak berubah, sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada," tutur dia.

Bendahara Negara ini menjelaskan, indikator perbaikan ekonomi tidak selalu dengan pertumbuhan ekonomi naik 6%. Tapi juga dilihat dari tingkat keyakinan konsumen dan indikator lainnya yang serupa.

"Hitungan saya deket-deket ke sana. Tapi ya jangan 6% persis, deket-deket juga boleh. Tapi kita pastikan bahwa itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pajak baru," jelas dia.