Ditjen Pajak Wanti-wanti Bahaya Joki Lapor SPT, Risiko Kebocoran Data

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan jasa tidak resmi atau “joki” dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Praktik ini dinilai berisiko tinggi dan berpotensi merugikan wajib pajak, terutama terkait keamanan data pribadi dan akurasi pelaporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa penggunaan jasa tidak resmi membuka celah penyalahgunaan data sensitif.

Dalam praktiknya, wajib pajak harus menyerahkan informasi penting seperti NIK, NPWP, hingga kata sandi kepada pihak ketiga yang tidak memiliki otoritas resmi.

"Terkait penggunaan jasa tidak resmi, kami menilai hal ini sangat rawan dan berpotensi menimbulkan berbagai risiko serius, seperti penyalahgunaan data pribadi karena pengguna harus menyerahkan informasi sensitif seperti NIK, NPWP, hingga kata sandi, kemudian ketidakakuratan pelaporan," kata Inge kepada Liputan6.com, Selasa (7/4/2026).

Inge menjelaskan, penggunaan jasa joki SPT berpotensi menimbulkan berbagai risiko serius. Salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi, yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain di luar pelaporan pajak, bahkan berujung pada penipuan.

Selain itu, terdapat risiko ketidakakuratan dalam pengisian SPT. Beberapa jasa tidak resmi bahkan diduga mengisi data secara tidak benar atau sekadar “nihil” tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya. Hal ini dapat berdampak pada potensi pemeriksaan atau koreksi oleh otoritas pajak di kemudian hari.

"Misalnya, pengisian data secara tidak benar atau asal “nihil”, yang dapat berdampak pada pemeriksaan atau koreksi di kemudian hari, dan potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan lain, termasuk risiko penipuan," ujarnya.

Sebelumnya, perpanjangan masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui sistem pajak digital Coretax memunculkan fenomena baru di media sosial. Sejumlah pengguna memanfaatkan momentum ini dengan menawarkan jasa pengisian SPT secara online dengan tarif yang relatif murah.

Pantauan di platform seperti Threads menunjukkan maraknya akun yang mempromosikan layanan tersebut. Mereka menyasar wajib pajak yang kesulitan memahami proses pelaporan digital atau ingin praktis tanpa harus mengisi sendiri.

Berdasarkan penelusuran Liputan6.com, layanan ini ditawarkan oleh berbagai akun dengan variasi harga dan paket layanan, misalnya salah satu akun @grisseldamadeaa menawarkan jasa pengisian pelaporan SPT pribadi tahunan dengan tarif Rp 40 ribu.

"Kalo ada yang mau minta tolong laporan SPT pribadi Tahunannya boleh deh, 40k ajah," tulisnya.

Lalu, ada akun @mrdanudamara menulis "Waktu lapor SPT OP diperpanjang sampai 30 April nih, gua buka jasa pelaporan SPT Tahunan orang pribadi via Coretax sampai tuntas, bisa DM ya!," tulisnya.

Adapun DJP mencatat hingga 5 April 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan mencapai 10.790.147.

"Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode hingga 5 April 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 10.790.147 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.421.240 SPT. Sementara itu, wajib pajak OP nonkaryawan tercatat sebanyak 1.136.466 SPT.

Untuk wajib pajak badan dengan tahun buku Januari hingga Desember, pelaporan mencapai 230.109 SPT dalam rupiah dan 166 SPT dalam dolar AS.

Selain itu, terdapat pula pelaporan dari badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, yakni 2.135 SPT dalam rupiah dan 31 SPT dalam dolar AS.