Terungkap, Warga di Provinsi Ini Terbanyak Tak Punya Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Jakarta sebagai provinsi yang warga-nya paling banyak tidak memiliki rumah. Persentasenya mencapai 40,59% warga yang tidak memiliki rumah.

Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, data selisih antara jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia atau backlog perumahan secara nasional, sebanyak 13% masyarakat tidak memiliki rumah.

"Itu yang paling tinggi kalau kita bandingkan antar-provinsi adalah DKI Jakarta yang backlog ketidakpemilikan perumahannya itu mencapai 40,59 persen," ucapnya saat konferensi pers di kantor BP BUMN, Rabu (1/4/2026).

Secara rinci, perempuan yang akrab disapa Winny ini menyebutkan, Jakarta Pusat adalah wilayah dengan masyarakat yang paling banyak tidak memiliki rumah. Persentasenya mencapai 55,83% atau setara dengan 146.729 rumah tangga tidak memiliki rumah.

Maka tidak heran, kata Winny, jika pemerintah harus intervensi untuk mengatasi situasi backlog tersebut. Caranya dengan membangun rumah susun (rusun) oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pengaturan (BP) BUMN di kawasan Senen dan Tanah Abang.

"Ini sesuatu yang luar biasa karena memang mengintervensi di mana backlog-nya yang paling tinggi atau backlog kepemilikan yang paling tinggi, yaitu di Kota Jakarta Pusat," urai Winny.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Ekonomi 2026, survei ke-5 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sejak 1986. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Mei-Juli 2026.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan, melalui Sensus Ekonomi 2026 pihaknya bakal memetakan kondisi terkini perekonomian nasional, termasuk berbagai perubahan yang terjadi pasca pandemi Covid-19.

"Dengan pelaksanaan sensus ini kita akan mengetahui dari level yang terkecil sampai dengan level yang terbesar, terkait perkembangan ekonomi yang sekarang terjadi. Sehingga banyak hal nantinya akan kita dapatkan dari hasil Sensus Ekonomi ini," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dalam pelaksanaannya, BPS menyiapkan anggaran lebih besar dari kegiatan serupa yang digelar pada 2016 lalu, yang menghabiskan sekitar Rp 2,4 triliun. "Kalau saya tidak salah itu sekitar Rp 1,3 triliun untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," imbuhnya.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan melacak data-data terkait dengan karakteristik pelaku usaha saat ini, baik di level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pengusaha besar.

"Jadi profil perusahaan seperti apa, kemudian bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan itu. Kemudian juga kita akan menanyakan aktivitas dari omsetnya seperti apa. Sehingga kita juga nanti akan bisa melihat margin yang kita dapatkan dari perkembangan perusahaan itu sendiri," bebernya.

"Kemudian juga akan ada pertanyaan terkait dengan penggunaan ekonomi hijau di dalamnya. Jadi cukup banyak pertanyaan yang akan disampaikan," kata Zulkipli.

BPS bakal turut merekrut petugas Sensus Ekonomi 2026 dari berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat umum, mahasiswa Politeknik Statitiska STIS, hingga pegawai organik BPS.

"Kita sudah sampaikan bahwa seluruh mahasiswa yang ada di STIS itu akan ikut serta dalam pelaksanaannya. Kemudian organik-organik di seluruh Indonesia itu akan ikut serta," ungkap dia.

"Dan juga tadi masyarakat yang selama ini menjadi mitra BPS, itu pasti akan digunakan dalam pelaksanaannya," Zulkipli menambahkan.