Ada WFH, Pelayanan Publik Berjalan Normal

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan pelayanan publik akan tetap berjalan normal meski kebijakan work from home (WFH) mulai diterapkan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa sejumlah sektor tetap diwajibkan bekerja dari kantor maupun lapangan guna menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

“Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan, sekali lagi sektor yang dikecualikan dari WFH, dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan WFH khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN) dilakukan satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Langkah ini dipilih untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja dan kelangsungan layanan publik.

“Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan yang lain itu tetap berjalan dan itu dipersilakan untuk yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu dan aplikasi tertentu di pemerintahan sudah digunakan,” jelasnya. 

Selain sektor layanan publik, pemerintah juga memastikan sektor strategis tetap beroperasi penuh, termasuk industri, energi, pangan, transportasi, hingga sektor keuangan, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan normal.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilaksanakan secara tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan. Sementara untuk pendidikan tinggi, penyesuaian dilakukan sesuai kebijakan masing-masing institusi.

Kebijakan WFH juga didorong untuk diikuti oleh sektor swasta melalui pengaturan Kementerian Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha.