Strategi Menteri Ara Tangani Penataan Kawasan Kumuh di Lampung

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait  (Menteri Ara) menyiapkan berbagai program untuk penanganan kemiskinan dan penataan kawasan kumuh di Lampung.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, program ini memiliki berbagai sumber pendanaan, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, rumah subsidi, hingga pembiayaan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Dalam dua minggu ini akan dilakukan profiling, dan kami akan ke Lampung bersama Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia untuk menjalin kerja sama. Kami akan memadukan CSR dan BSPS dalam penataan kawasan kumuh,” ujar Menteri Ara, Jumat (20/2/2026).

Ia ingin melakukan pendekatan yang tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Sebab menurut dia, akan sangat disayangkan jika rumah direnovasi tapi ekonomi justru tidak mandiri.

Untuk itulah perlu ada berbagai mekanisme pendanaan untuk membina ekonomi. Apalagi jika APBD ikut serta diturunkan.

“Saya sarankan agar daerah paling miskin di Kota Lampung menjadi prioritas,” ucapnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengamini sinergi lintas sektor ini. Ia memandang nantinya penataan kawasan kumuh di Lampung tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi warga serta menciptakan wirausaha lokal baru. 

"Program yang ditawarkan sangat komprehensif untuk penataan kawasan kumuh. Ide Pak Menteri soal rumah susun subsidi juga sangat relevan untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di Kota Bandar Lampung yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi,” ungkapnya dalam kesempatan serupa.

Konsel kolaborasi ini diakui telah berhasil seperti saat penataan kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta. Kawasan itu diubah menjadi Gang Semarak Betawi.

Bahkan, untuk ekosistem perumahan melalui dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga sudah siap berjalan. Apalagi di Provinsi Lampung sudah memiliki 650.000 ibu-ibu nasabah PNM Mekar.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait (Ara), menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

Skema ini, kata Menteri Ara, akan dikembangkan bersama pihak swasta, termasuk Danantara, sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

“Kami akan segera persiapkan. Saya akan bertemu dengan Pak Rosan untuk mempersiapkan skema-skemanya dengan Danantara. Mohon doa-nya, mudah-mudahan sebentar lagi ada kabar baik,” ujar Menteri Ara dalam acara peringatan HUT Gerindra ke-18 di Ruang Nusantara IV DPR RI, Jumat (6/2/2026).

Ia menambahkan, pembangunan rumah susun subsidi di kota menjadi salah satu fokus kerja Kementerian PKP tahun 2026. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat kecil, termasuk pekerja sektor informal, agar dapat memiliki hunian layak dengan harga terjangkau di lokasi strategis.

“Presiden Prabowo selalu menekankan agar seluruh program pemerintah benar-benar berdampak bagi rakyat kecil. Karena itu, kami ingin setiap program perumahan, termasuk rumah susun subsidi, dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.

Melalui skema kolaboratif dengan dunia usaha, pemerintah menargetkan proyek percontohan rusun subsidi di beberapa kota besar dapat dimulai dalam waktu dekat. Program ini diharapkan melengkapi berbagai inisiatif perumahan rakyat lainnya seperti pembangunan rumah subsidi tapak dan bantuan rumah swadaya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, akan ada lahan tambahan untuk pembangunan rumah dan rumah susun (rusun) subsidi. Hal ini merupakan hasil pertemuan dirinya dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedy Mulyadi (KDM).

Ia menyampaikan, bentuk dukungan penuh dari KDM terhadap percepatan pembangunan perumahan adalah penjajakan lokasi baru di kawasan Bandung Barat. Secara khusus lahan tersebut yang dekat dengan pusat industri.

“Dari Pak KDM, kita dapat bonus. Selain Bekasi dan Karawang, kita juga akan meninjau lokasi kedua di Jawa Barat, kemungkinan di Bandung Barat,” ujarnya saat ditemui di Kemendagri, Senim (26/1/2026).

Ia menambahkan, Presiden telah memberikan arahan agar pembangunan perumahan rakyat dilakukan secara cepat dan masif. Untuk itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, perbankan, pengembang, serta lembaga pengawasan.

“Arahan Presiden jelas, bangun dengan cepat, masif, tapi tetap benar dan sesuai aturan,” katanya.

Sebagai langkah penguatan, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan lahan sitaan negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini diperoleh setelah pertemuan dengan pimpinan KPK.

“KPK menyampaikan ada lahan sitaan yang sudah inkrah dan bisa dimanfaatkan untuk perumahan rakyat. Itu bonus besar bagi kita,” ungkapnya.

Pemerintah menargetkan tahap awal pembangunan dapat dimulai paling lambat pada Mei mendatang, dengan sistem kerja berbasis timeline yang jelas agar setiap tahapan terukur dan tidak berlarut-larut.

“Semua harus ada timeline-nya, kapan mulai, kapan selesai. Supaya cepat, tertib, dan berkualitas,” pungkasnya.