Bos OJK Cek Langsung Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 di Bekasi  

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan witnessing atau penyaksian langsung pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 di Perum BJI Danita, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin, 9 Februari 2026. 

Hal ini dilakukan guna memastikan proses pengumpulan data berjalan sesuai standar dan metodologi yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan pentingnya survei tersebut sebagai dasar evaluasi kebijakan literasi dan inklusi keuangan nasional.

“Hari ini kita melakukan witnessing pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026. Ini sangat penting dan selalu kita lakukan setiap tahun untuk memastikan proses pelaksanaan survei di daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dari BPS sehingga memastikan angka yang diperoleh nanti benar-benar angka yang apa adanya sesuai dengan standar dari BPS,” ujarnya usai acara tersebut.

Tahun ini, pelaksanaan survei dilakukan melalui sinergi antara OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPS. Kolaborasi tersebut dilakukan karena LPS juga memiliki mandat dalam peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Friderica menjelaskan, hasil survei akan menjadi acuan untuk melihat perkembangan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat dari tahun ke tahun, sekaligus menjadi bahan evaluasi efektivitas program yang telah dijalankan.

“Nah ini kita harus melihat bagaimana dari angka tersebut kita akan mereview apakah program-program literasi dan inklusi kita ini sesuai atau tidak gitu ya. Kalau memang kurang misalnya nanti kita akan melakukan penyesuaian,” katanya.

Ia juga menambahkan, salah satu hal baru dalam survei tahun ini adalah tersedianya data tingkat provinsi hasil kerja sama dengan BPS. Data tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah mengetahui posisi masing-masing dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan.