KKP Ajukan Rp 25 Miliar ke DPR, Ini Tujuannya

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan dana Rp 25 miliar sebagai upaya revitalisasi tambak garam di Aceh. Pengajuan dilakukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP, Koswara mengatakan, tidak sedikit tambak garam yang harus dipulihkan kembali akibat bencana banjir di Aceh, beberapa waktu lalu. Dana tersebut diajukan untuk mendukung pemulihan produksi garam rakyat yang lumpuh akibat banjir itu.

"Dari DJPK itu yang dari kita ya, yang garam, itu sekitar Rp 25 miliar. Itu yang di Aceh saja," kata Koswara usai acara Peluncuran Program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026, ditulis Rabu (28/1/2926).

Kini, kata dia, pihaknya telah menerima data kerusakan tambak di Aceh. Data itu telah disampaikan dan akan masuk dalam program pemulihan pemerintah.

"Kalau di Aceh itu datanya kita sudah sampaikan. Itu kan nanti masuk dalam program pemulihan ya," ujar dia.

Ia melanjutkan, ada juga program pemulihan lainnya yang diajukan terkait berbagai sektor. Penyasarannya terhadap sektor tambak ikan dan subsektor kelautan serta perikanan lainnya yang terdampak banjir. 

"Kemarin diminta secara keseluruhan bukan hanya garam. Ada juga tambak ikan dan lain-lain," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun sentra produksi garam dengan skala besar di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluas 10 ribu hektare (ha) lahan ditargetkan bisa rampung pada 2025 ini.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menyampaikanada 10 zona yang akan dibangun di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tersebut. Pada tahap awal, zona 1 dengan luas 10 ribu ha akan dibangun KKP.

"Untuk di Rote ini ada penetapan kurang lebih 10 ribu hektare yang akan dilakukan nanti oleh KKP, di mana tahap satu, zona satu-nya itu akan kita upayakan selesai di tahun 2025 ini. Sementara di sana dibangun ada 10 zona ya, jadi secara bertahap," ungkap Koswara dalam Konferensi Pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Dia mengungkapkan, pembangunan K-SIGN di Rote Ndao ini jadi salah satu upaya untuk mengejar ambisi swasembada garam. Targetnya, hal itu jisa dicapai pada 2027 mendatang.

Koswara menuturkan, metode esktensifikasi akan diterapkan dalam pembangunan sentra produksi garam di lokasi tersebut. Pada saat yang sama dilakukan intensifikasi terhadap petambak garam rakyat.

"Selain strategi ekstensifikasi dengan membangun kawasan sentra industri garam nasional ini, juga kami akan melakukan beberapa proses intensifikasi terhadap kondisi existing yang sekarang ada di industri garam, yaitu para petampak garam tradisional," bebernya.