AS-Indonesia Sepakat Kucurkan Rp 587,16 Miliar untuk Jaga Terumbu Karang

Liputan6.com, Jakarta - Peluncuran Program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga terumbu karang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan, program pendanaan inovatif ini sejalan dengan kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menempatkan keberlanjutan ekosistem laut sebagai prioritas utama pembangunan kelautan Indonesia.

"Konservasi terumbu karang adalah bagian penting dari kebijakan Ekonomi Biru,” kata Koswara saat peluncuran Program TFCCA, di Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Ia menyampaikan, Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam menjaga pusat keanekaragaman terumbu karang dunia yang berada di wilayahnya, khususnya di kawasan Segitiga Terumbu Karang. 

Dia menuturkan, ancaman perubahan iklim, pencemaran laut, dan praktik penangkapan ikan destruktif membuat konservasi terumbu karang menjadi agenda strategis pemerintah.

Program TFCCA juga menjadi upaya diplomasi biru yang mendorong sinergi global hingga lokal untuk mendukung konservasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan,” ujar Koswara.

Sejalan dengan itu, Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Peter M. Heymone, menegaskan bahwa TFCCA tidak hanya berfokus pada perlindungan ekosistem, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat.

“Melindungi ekosistem laut bukan hanya soal konservasi, tetapi juga tentang mata pencaharian, ketahanan pangan, dan kemakmuran jangka panjang,” kata Heymone dalam kesempatan serupa.

Program TFCCA resmi diluncurkan secara nasional sebagai program pendanaan inovatif pertama di dunia yang secara khusus mendukung konservasi terumbu karang berbasis masyarakat. Pada siklus pertama, sebanyak 58 organisasi dan inisiatif lokal dinyatakan lolos dan siap menjadi pelaksana program di tiga bentang laut prioritas Indonesia.

“Program TFCCA mengalihkan kewajiban pembayaran negara menjadi hibah yang mendanai upaya konservasi yang dipimpin masyarakat setempat,” ucapnya.

Sebagai tanda dimulainya pelaksanaan, tujuh perwakilan penerima hibah menandatangani perjanjian hibah dalam kegiatan yang digelar di Jakarta. Penandatanganan ini merupakan bagian dari siklus pertama hibah TFCCA dengan total dukungan Pemerintah Amerika Serikat senilai sekitar USD 35 juta atau Rp 587,16 miliar (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.780)

Program ini juga diperkuat oleh komitmen pendanaan dari lembaga mitra, yakni Conservation International dan Konservasi Indonesia sebesar USD 3 juta, serta The Nature Conservancy (TNC) bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sebesar USD 1,5 juta. Pendanaan tersebut diarahkan untuk melindungi dan mengelola terumbu karang di Kawasan Segitiga Terumbu Karang Dunia.

Tiga bentang laut utama yang menjadi fokus TFCCA adalah Kepala Burung, Sunda Kecil, dan Banda. Ketiga wilayah ini dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan menjadi tumpuan utama mata pencaharian masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan rencana pembangunan 1.500 kapal tangkap ikan untuk nelayan akan dimulai secara bertahap mulai tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mengatakan dari total 1.582 kapal yang akan dibangun, 1.000 di antaranya berkapasitas 30 gross ton (GT).

“30 GT ini nanti rencananya akan dibagi di Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Nyoman dikutip dari Antara, Senin.

Ia menambahkan tahapan pembangunan kapal dimulai tahun ini dengan beberapa unit yang sudah mulai direalisasikan, kemudian berlanjut secara bertahap pada 2027 hingga 2028. Ia menyebut seluruh kapal dipastikan diproduksi di dalam negeri.

Ia menegaskan, KKP terus mempersiapkan awak kapal dengan berbagai program pelatihan agar mampu mengoperasikan kapal-kapal baru secara optimal.

Menurut dia, awak kapal tidak hanya berasal dari sekolah-sekolah perikanan, tetapi juga dari masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Merah Putih.

Rencana besar pembangunan kapal ini telah mendapat dukungan internasional.

Dalam kunjungan kenegaraan ke London, Selasa (20/1), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah Inggris mendukung penuh rencana Indonesia membangun 1.500 kapal tangkap ikan melalui kerja sama maritim dua negara.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pertemuan bilateral di Kantor PM Inggris, 10 Downing Street.

“Mereka akan dukung rencana kita membangun 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu," kata Presiden.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan proyek pembangunan kapal nelayan ini diperkirakan mampu menyerap 600 ribu tenaga kerja di Indonesia.

Jumlah tersebut mencakup sekitar 30 ribu awak kapal, termasuk di antaranya 400 ribu tenaga kerja di sektor produksi dan perakitan.