KKP Setop Reklamasi Ilegal Seluas 1,72 Ha di Gresik

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengendus praktik pemanfaatan ruang laut tanpa izin di Gresik, Jawa Timur. Alhasil, reklamasi tanpa izin seluas 1,72 hektare (ha) disegel sementara.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan, pihak perusahaan diduga melanggar aturan pemanfaatan ruang laut karena berkegiatan tanpa dilengkapi dokumen perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). 

"Pemanfaatan ruang laut di lokasi tersebut dihentikan sementara, karena jelas hasil pengawasan oleh Polsus bahwa melanggar ketentuan pemanfaatan ruang laut,” tegas Pung Nugroho dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (21/2/2026).

Penghentian sementara kegiatan reklamasi dilakukan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Benoa - Ditjen PSDKP pada Selasa (17/2/2026). Luasan reklamasi oleh PT. SSM itu mencapai 1,72 hektare. 

Dia mungungkapkan, penindakan ini hasil dari pengawasan tim patroli sekaligus pengaduan dari masyarakat atas adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diduga tak berizin. Tindakan hukum yang diambil tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021.

"Upaya ini bentuk KKP hadir menjaga sumber daya laut dan pesisir Indonesia dari kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi menimbulkan kerusakan,” tambah Pung Nugroho. 

Harus Punya Izin

Dia menjelaskan setiap usaha pemanfaatan ruang laut harus memiliki PKKPRL dan untuk reklamasi harus dilengkapi dengan izin reklamasi. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021, serta ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Kegiatan di ruang laut juga harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perizinan, salah satunya kesesuaian luasan area usaha. “Setelah penghentian sementara, kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam, dan sanksi akan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas dia.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan perizinan KKPRL untuk memastikan kegiatan di ruang laut berjalan sesuai ketentuan tata ruang agar setiap kegiatan di laut tidak saling tumpang tindih, dan tidak berdampak buruk bagi kelangsungan ekosistem di luat. 

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan harga ikan tak melonjak selama ramadan dan lebaran 2026. Peningkatan yang terjadi pun cenderung minim sehingga harganya stabil.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, Tb Haeru Rahayu mengatakan harga ikan cenderung stabil, termasuk pemgaruhnya terhadap inflasi dari komoditas ikan.

"Dari sisi perkiraan harga, nampaknya kekhawatiran implasi juga tidak perlu kita risaukan. Kenapa? Di data ini terjawab sudah, harga kenaikannya hanya di sekitaran 0,25 sampai 1,39 persen," ungkap Tb Haeru, dalam Konferenei Pers di Media Center KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Data yang ditampilkannya mencatat, kenaikan harga terbesar di ikan lele dengan 1,39 persen, kisarannya berada di Rp 24.461-24.859 per kilogram. Sementara itu kenaikan terendah ada di ikan bandeng dengan 0,24 persen pada kisaran harga Rp 24.185-24.552 per kilogram.

Tb Haeru turut mencatat tren harga ikan dari Januari, Februari, dan Maret 2026. Februari-Maret 2026 menjadi periode pelaksanaan ramadan dan lebaran 2026. Pada dua bulan ini, terpantau tren harga ikan masih cenderung stabil. Paling mahal masih lobster diperkirakan mencapai Rp 380.571 per kilogram dan ikan kerapu Rp 110.638 per kilogram.

"InsyaaAllah stok dari hasil budidaya akan stabil dan bisa memenuhi untuk kebutuhan di bulan puasa sampai Lebaran mendatang," tegas dia.