Bulog Dapat Margin Fee 7%, Cukup Buat Distribusi Beras ke Papua?

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani memastikan biaya operasional bisa ditutupi dengan margin fee 7% yang ditetapkan pemerintah. Termasuk untuk mengirim beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga ke Papua.

Keputusan margin fee telah ditetapkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Angka ini mengacu pada besaran keuntungan di BUMN pengampu subsidi lainnya seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

"7% ini mengacu dengan persentasenya teman-teman BUMN yang lain, yaitu teman-teman PLN maupun Pertamina, dan lain sebagainya," ungkap Ahmad ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia mengisahkan, mulanya diajukan margin fee 10%, tetapi setelah dipertimbangkan Kementerian Keuangan hingga Kementerian Pertanian, ditetapkan angka margin 7%. Menurut dia, angka ini sudah cukup dibandingkan nilai untung Rp 50 per kilogram (kg) beras.

"7% juga menurut kami sudah cukup mewadahi daripada dengan margin yang dari 2014 itu hanya 50 rupiah. Itu sangat jauh sekali dibandingkan dengan kebutuhan operasional Bulog yang cukup tinggi," tuturnya.

Dia menerangkan lagi, mandat Bulog dari negara adalah menyalurkan beras SPHP dari Sabang hingga Merauke. Ada biaya tinggi karena perlunya multimoda dalam mengirimkan beras.

"Sabang sampai Merauke ini kan banyak pulau-pulau gitu, bukan kaya di Eropa atau di Amerika, di Cina. Itu kan mereka satu dataran, satu land yang tidak terputus. Jadi mereka mudah, cost-nya jadi lebih murah. Nah kita kan harus menggunakan kapal, dengan pesawat dan lain sebagainya," jelas Ahmad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan pemerintah memberikan ruang keuntungan bagi Perum Bulog. Nantinya, Bulog akan mendapat untung sebesar 7%.

Zulkifli mengatakan, skema keuntungan yang didapat Bulog ini pernah berlaku beberapa waktu lalu. Adapun, saat ini Bulog hanya mendapat untung Rp 50 per kilogram (kg) beras, sehingga dipandang masih belum mencukup kebutuhan operasionalnya.

"Kami menyelesaikan agar Bulog diberi peran untuk mengambil keuntungan seperti dulu. Kalau sekarang kan Bulog tidak ngambil apa-apa, hanya 50 rupiah, dibuat gaji aja kadang-kadang kurang, gak cukup," ungkap Zulkifli usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia menjelaskan, besaran keuntungan buat Bulog telah dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya, disepakati Bulog mendapat untung 7%.

"Dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP, ketemu angka 10% (yang) diminta, tapi disetujuinya 7% nanti ngambil fee. Itu untuk, utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia," tuturnya.

Bulog juga akan disiapkan untuk menyerap hasil panen raya yang diperkirakan mulai Februari 2026, bulan depan.

Produksi Beras Naik

Zulkifli Hasan menyebut, majunya masa panen raya sejalan dengan proyeksi peningkatan produksi beras nasional. 

"Untuk memperkuat lagi Bulog, dan Pak Mentan ini tahun ini lebih cepat lagi panen raya-nya. Kalau dulu Maret, ini Februari udah panen raya. Februari, Maret, April terus panen raya," kata dia.

Pemerintah juga menetapkan besaran cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog mencapai 4 juta ton tahun ini. Menyusul ada prediksi peningkatan produksi tadi.

"Dan di perikiran produksinya lebih tinggi dari pertama tahun 2026, sekitar 5-10% lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, stok kita naikin jadi 4 juta. Selalu angkanya 4 juta, dan ini tidak setiap tahun, tapi sampai 2029," jelasnya.