Biaya Logistik Energi Indonesia Mahal, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira menekankan penguatan rantai pasok energi tidak boleh lagi dipandang sebagai isu teknis logistik semata, melainkan sebagai fondasi utama kedaulatan negara.

Hal tersebut diungkapkan Anggawira dalam gelaran Indonesia Energy Outlook 2026 yang turut dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Anggawira memaparkan peta jalan strategis ASPEBINDO. Ia menegaskan bahwa cara pandang terhadap rantai pasok harus berubah total.

"Energi adalah darah bagi perekonomian. Kami di ASPEBINDO melihat rantai pasok ini dalam tiga dimensi strategis. Pertama, sebagai penjamin ketahanan energi nasional yang memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas bagi rakyat. Kedua, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, di mana efisiensi biaya energi akan menentukan apakah industri kita bisa bersaing di pasar global atau tidak. Ketiga, sebagai instrumen kedaulatan untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam geopolitik," tegas Anggawira, dikutip Sabtu (20/12/2025).

Namun, Anggawira juga memberikan peringatan dini mengenai empat tantangan besar (Key Challenges) yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2026. Berdasarkan kajian ASPEBINDO, tantangan tersebut datang dari faktor eksternal dan internal yang saling berkaitan.

"Tahun 2026 kita menghadapi tekanan berlapis. Secara global, terjadi fragmentasi rantai pasok akibat konflik geopolitik yang mengganggu rute perdagangan energi tradisional. Di dalam negeri, kita masih berkutat dengan kesenjangan infrastruktur atau infrastructure gaps. Konektivitas antarwilayah yang belum merata menyebabkan biaya logistik energi kita menjadi salah satu yang termahal di kawasan," ujarnya.

Selain masalah infrastruktur fisik, Anggawira menyoroti tekanan transisi energi yang berhadapan dengan realitas kebutuhan energi fosil, serta masalah ketidakpastian regulasi yang kerap menghambat investasi.

"Kita didesak untuk segera beralih ke investasi hijau, namun di saat yang sama dominasi energi fosil masih sangat kuat untuk menopang beban dasar (baseload). Tarik-menarik kepentingan ini seringkali diperparah oleh ketidakpastian regulasi. Inkonsistensi kebijakan adalah musuh utama investasi jangka panjang. Investor butuh aturan main yang tidak berubah-ubah di tengah jalan," tambah Anggawira.

Anggawira secara khusus mengapresiasi kehadiran Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Menurutnya, kehadiran Menteri Ferry menjadi simbol penting bahwa sektor energi tidak lagi eksklusif milik korporasi raksasa, tetapi harus mulai membuka pintu bagi koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Anggawira menegaskan komitmen ASPEBINDO melalui inisiatif Koperasi Merah Putih yang siap bersinergi dengan program Kementerian Koperasi.

"Kami tidak ingin ASPEBINDO hanya menjadi menara gading yang bicara konsep. Oleh karena itu, kami menggerakkan Koperasi Merah Putih sebagai ujung tombak eksekusi di lapangan. Dengan dukungan Pak Menteri Ferry Juliantono, Koperasi Merah Putih hadir sebagai agregator yang menjahit potensi pengusaha daerah dan UMKM agar bisa masuk ke rantai pasok industri besar secara profesional. Ini adalah wadah konkret kami untuk memastikan bahwa kue pembangunan energi dinikmati secara merata melalui semangat gotong royong," pungkas Anggawira.