KKP Fokus Tingkatkan Produksi Budidaya Ikan, Revitalisasi Ribuan Hektare Tambak

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerjanya sepanjang tahun 2025, dengan fokus utama pada pengembangan perikanan budidaya sebagai kunci pemenuhan kebutuhan protein nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa Indonesia perlu beralih dari ketergantungan pada penangkapan ikan. Hal ini penting untuk menjaga ekosistem laut sekaligus memenuhi kebutuhan pangan di tengah populasi yang terus bertambah

Capaian Produksi dan Penerimaan Negara Positif

KKP mencatat hasil yang menggembirakan di sektor perikanan budidaya. Hingga kuartal IV 2025:

Produksi Budidaya sudah mencapai 5,02 juta ton (96,95% dari target tahunan).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor budidaya bahkan melampaui target hingga 391,55%. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP.

Program Strategis: Revitalisasi Tambak & Kawasan Budidaya Modern

Untuk meningkatkan produktivitas, KKP menjalankan dua program strategis:

Revitalisasi Tambak Pantura Jawa: KKP menargetkan revitalisasi awal seluas 20.000 hektare dari total potensi lahan menganggur di empat kabupaten (Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu). Program ini bertujuan menaikkan produktivitas tambak yang saat ini rata-rata masih sangat rendah.

Kawasan Budidaya Terintegrasi: KKP juga sedang membangun kawasan budidaya berskala besar yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup tempat pembenihan (hatchery), pabrik pakan, hingga industri pengolahan. Ini diharapkan menjadi pusat industri budidaya modern di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, KKP juga menyoroti upaya rehabilitasi perikanan budidaya di Provinsi Aceh yang terdampak bencana.

Total lahan budidaya yang terdampak di Aceh mencapai sekitar 39.875 hektare, melibatkan lebih dari 30.000 pembudidaya.

Kebutuhan anggaran rehabilitasi diperkirakan mencapai Rp 4,41 triliun.

KKP telah menyiapkan skema bantuan berupa rehabilitasi tambak, bantuan sarana produksi, benih, dan pakan, serta membentuk satuan tugas tanggap darurat untuk mempercepat penyaluran bantuan.

Haeru menutup paparannya dengan menegaskan bahwa semua kebijakan KKP bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

“Kita ingin budidaya menjadi solusi jangka panjang. Produksi meningkat, lingkungan terjaga, dan kesejahteraan masyarakat perikanan benar-benar naik, bahkan melebihi upah minimum regional,” tutupnya.