Dwelling Time Januari–Oktober 2025 Sentuh 2,93 Hari

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga National Single Window (LNSW) melaporkan agregat dwelling time sepanjang Januari hingga Oktober 2025 berada di level 2,93 hari. Angka tersebut masih sedikit lebih tinggi dari target rata-rata dwelling time 2025 yang diharapkan dapat ditekan hingga 2,87 hari.

Kepala LNSW Oza Olavia menyampaikan, target tersebut tetap memungkinkan untuk dicapai, meski sangat dipengaruhi oleh dinamika operasional di lapangan dan faktor eksternal yang kerap berubah. Ia mencontohkan, periode libur panjang, seperti Lebaran, yang biasanya membuat indeks dwelling time meningkat signifikan karena adanya penyesuaian operasional aktivitas bongkar muat di pelabuhan.

"Itu kalau misalnya libur itu panjang banget, biasanya ada holiday atau Lebaran, kebetulan Lebaran kita dua minggu (libur), pelabuhan tidak boleh di open, itu otomatis dia akan ada penumpukan di Pelabuhan. Kalau ada penumpukan, pasti waktunya akan tinggi," ujarnya dalam media gathering, Kamis (4/12/2025).

Karena itu, Oza menegaskan pentingnya keterbukaan informasi terkait faktor yang menyebabkan fluktuasi indikator tersebut, terutama ketika terjadi kondisi ekstrem.

"Kalaupun begitu kita harus bisa menjelaskan, menginformasikan di mana penyebab-penyebabnya itu yang harus kita mitigasi. Bukan karena misalnya ada hal-hal tertentu sehingga dia tertahan, tapi karena lebih bagaimana ada kondisi-kondisi yang ekstrem yang harus kita informasikan," lanjutnya.

LNSW juga mencatat dwelling time pada Oktober 2025 berada di level 2,47 hari. Sementara itu, rata-rata dwelling time pada 2024 tercatat 2,86 hari, meningkat dari 2,62 hari pada 2023, dan sedikit lebih tinggi dibanding 2022 yang berada pada 2,84 hari.

Oza mengingatkan, perbandingan antar negara tidak dapat dilakukan secara langsung, mengingat karakteristik logistik Indonesia berbeda dengan negara hub seperti Singapura.

Indonesia, kata dia, merupakan negara dengan pelabuhan yang melakukan proses bongkar muat secara penuh, sementara Singapura didominasi aktivitas transit di mana kontainer hanya lewat, diturunkan sementara, lalu dipindahkan ke kapal lain tanpa proses distribusi atau pemeriksaan yang kompleks.

"Itulah kenapa dalam melihat dwelling time kita juga harus melihat tipikal dari ekspor logistik dari suatu negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW), Oza Olavia, menegaskan peran lembaganya tidak hanya terbatas pada mendukung kelancaran ekspor-impor, tetapi juga memiliki kontribusi dalam mendukung kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari sisi penerimaan.

Oza menjelaskan bahwa meski LNSW bukan lembaga yang mengumpulkan penerimaan negara secara langsung, berbagai proses yang dijalankan lembaga tersebut memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan dan kelancaran arus barang. 

“Jadi LNSW memang tidak termasuk yang langsung secara direct mengumpulkan penerimaan negara, tapi kegiatan yang dilakukan di Lembaga National Single Window (LNSW) kita melakukan upaya-upaya terkait dengan kegiatan dokumentasi, kepabeanan dokumentasi yang terkait dengan kepelabuhan kebandaraan, itu dalam rangka mendukung dari sektor penerimaan,” ujarnya dalam Media Gathering, Kamis (4/12/2025).

Ia juga menekankan integrasi ekosistem layanan yang dibangun LNSW membantu meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Langkah ini sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha. 

“Termasuk juga ekosistem yang kita integrasikan, di mana memastikan bisa meningkatkan penerimaan ataupun kepatuhan dari pengusaha jasa, sehingga pada akhirnya mendukung penerimaan negara,” kata Oza.

Menurut dia, sistem Indonesia National Single Window memberikan dampak nyata dalam penghematan waktu dan biaya, sekaligus memperkuat tata kelola layanan di sektor kepabeanan, pelabuhan, dan penerbangan.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso mendorong kolaborasi nasional untuk mengoptimalkan keberadaan Indonesia National Single Window (INSW). Hal ini untuk mendorong deregulasi dan peningkatan layanan perizinan ekspor impor yang utamanya mendukung implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025.

Seiring upaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi Kementerian/Lembaga dalam memberikan efisiensi layanan publik yang terintegrasi serta terdigitalisasi di bidang ekspor impor, Kemenko Perekonomian telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Indonesia National Single Window (INSW) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Rabu, 2 Juli 2025.

Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. Rapat membahas harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar Kementerian/Lembaga yang layanannya terhubung dalam INSW.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan dihadiri oleh Kepala Lembaga National Single Window Oza Olavia serta sejumlah pejabat Eselon I dan Eselon II perwakilan dari 21 Kementerian/Lembaga yang terkait dengan INSW. Tujuan rapat adalah untuk mendorong evaluasi kebijakan pada 2024 dan pembahasan rencana kegiatan strategis 2025.

"Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW sebelumnya pada 12 Desember 2024 yang lalu, hari ini kita mengevaluasi laporan progres capaian dari LNSW dan membahas isu strategis bersama Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan implementasi sistem INSW ini," tutur Sesmenko Susiwijono.