Pemegang Proyek Sekolah Rakyat Ditunjuk Langsung, Swasta Tidak Diajak

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, menyoroti sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Sekolah Rakyat, yang belum membuka ruang bagi pihak swasta untuk ikut terlibat.

Carmelita mencontohkan keterlibatan badan usaha dalam pembangunan Sekolah Rakyat, yang tidak melalui jalur tender atau lelang, melainkan penunjukan langsung kepada perusahaan BUMN.

"Ada program-program dari pemerintah yang membangun sekolah rakyat di 100 titik yang dipaketkan, tapi ini yang bermain bukan kami. Kami dari swasta-swasta belum diikutkan. Jadi semuanya dilakukan oleh BUMN," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Aryaduta Hotel, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Selain itu, ia juga menyebut beberapa program prioritas Presiden lain yang yang belum melibatkan swasta. Seperti proyek jaringan irigasi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025

"Inpres 2/2025 mengenai pekerjaan irigasi juga menunjukkan (penugasan) langsung. Kampung Nelayan Merah Putih juga tidak ditenderkan," imbuh Carmelita.

Menurut dia, skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bisa jadi instrumen penting di tengah keterbatasan anggaran pemerintah imbas efisiensi.

"Dalam RPJMN 2020-2024, jumlah investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari 6.500 unit. Sementara kemampuan APBN dan BUMN baru mampu untuk sekitar 57 persen, menyisakan sekitar 43 persen yang perlu diisi oleh sektor swasta," tuturnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelumnya telah mendorong investasi swasta dan asing untuk pembangunan infrastruktur di periode 2025-2029. Terutama dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 544,48 triliun.

Skema ini bakalan menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN, sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) target menghimpun dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp 700 triliun. Total target itu disasar selama 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Targetnya, jumlah dukungan pembiayaan infrastruktur hingga 2029 akan meningkat Rp 260 triliun dari masa pemerintahan kabinet Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang yang untuk pembiayaan infrastruktur memang sedang kita genjot. Mudah-mudahan meningkat, yang tadinya 5 tahun yang lalu sekitar Rp 440 triliun, meningkat hampir Rp 700 triliun," papar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terdahulu, Triono Junoasmono.