Pengusaha Tantang Menkeu Purbaya Cabut Pajak Industri Gym

Liputan6.com, Jakarta Industri gym punya potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Saat ini jumlah gym, yang secara kualitas dan konsep memadai sekitar 3.000 gym.

Namun demikian, jumlah gym yang masuk dalam kategori bagus di Indonesia masih sedikit. Padahal gym adalah salah satu pilar pertama untuk mendorong prestasi olahraga. Kedua, gym juga menjadi pilar untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyakit-penyakit kronis.

Padahal bangsa yang sehat, lanjut dia, dimulai dari masyarakat yang sehat. Karena itu, Harryadin mendorong negara berinvestasi dengan memberikan subsidi pada industri gym.

“Tapi 3 ribu itu ternyata jauh sekali dari kebutuhan. Jadi kalau kita punya 300 juta penduduk, berarti 1 gym untuk 100 ribu orang. Jadi sangat-sangat kurang memadai sekali,” jelas Principal of PT Precision Gym Indonesia, Harryadin Mahardika, Senin (27/10/2025).

Selain itu yg menjadi ironis terjadi, karena pajak pada industri gym sangat tinggi, karena disamakan dengan pajak hiburan.

“Jadi saya menantang Menkeu Pak Purbaya untuk mencabut pajak untuk gym, karena akhirnya membatasi ekspansi pengusaha gym. Dari teknologi saya juga merasa terbatasi. Menurut saya, alat gym juga jangan dikenakan pajak. Kalau bisa malah disubsidi, jadi kita akan punya industri gym yang vibran, yang ekspansif, dan terjangkau,” kata Harryadin.

Di era AI saat ini, AI bisa membantu manusia untuk mencapai potensi, asal si pengguna bisa menggunakan artificial intelligence dengan tepat.

“Saya sebagai pemain di industri gym, melihat di antara semua ekosistem gym, terutama teknologi gym yang tersedia di Indonesia, memang banyak teknologi gym yang punya kemampuan untuk memberikan akses kepada individu untuk bisa mensinkronkan teknologi dan kebutuhannya dengan alat. Tapi saya melihat belum ada gym, yang benar-benar peduli  terhadap kebutuhan member yang presisi,” jelas Harryadin.

Harryadin berharap keterlibatan pemerintah, agar ke depannya, industry gym ini lebih terjangkau, terutama untuk generasi muda, misalnya yang masih kuliah dan baru mulai bekerja.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hasan Nasbi, yang menilai gaya komunikasinya bisa melemahkan pemerintahan. 

Menurut Purbaya, penilaiannya terhadap efektivitas komunikasi selalu berdasarkan survei, bukan asumsi pribadi. Ia menyebut, setiap kebijakan dan pernyataannya selalu diukur dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Purbaya menjelaskan bahwa survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Sosial (LPS) pada Oktober menunjukkan stabilitas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah justru stabil.

"Saya selalu pakai survei ke masyarakat apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah apa tidak? Kalau dari angka terakhir ini baru keluar angka Survei bulan Oktober ini surveinya dilakukan oleh LPS," kata Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ia menilai tren kepercayaan publik sempat menurun pada pertengahan tahun akibat meningkatnya demonstrasi, namun kini sudah kembali stabil.

Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah, meski terkesan tegas dan ceplas-ceplos, justru berdampak positif dalam mengembalikan sentimen publik. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial dan percepatan pemulihan ekonomi.

"Ini kemarin waktu bulan Juli, Agustus, September turun terus terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat pemerintah justru ini levelnya sekarang sama dengan ini. Jadi, sudah stabil lagi," jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa persepsi terhadap stabilitas pemerintahan saat ini sangat baik di mata masyarakat luas. Ia menambahkan, peningkatan daya beli masyarakat turut menjadi indikator membaiknya situasi ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Jadi, stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Purbaya menyoroti adanya hubungan erat antara kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Ia menyebut bahwa penurunan kepercayaan publik biasanya terjadi ketika kondisi ekonomi sedang melemah, sementara ketika ekonomi membaik, dukungan terhadap pemerintah kembali meningkat.

"Sepertinya saya koboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat pemerintah itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi, saya tidak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboy, saya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden," pungkasnya.