Penutupan Pemerintah AS Ganggu Rilis Data Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) atau Shutdown Pemerintah AS membuat laporan ketenagakerjaan yang biasanya dirilis setiap bulan tertunda. Padahal, laporan ketenagakerjaan ini merupakan salah satu data ekonomi paling penting dan menjadi acuan banyak pihak.

Dikutip dari nbc news, Jumat (3/10/2025), biasanya, setiap Jumat pertama di awal bulan dikenal sebagai “Jumat Ketenagakerjaan”, ketika Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) merilis laporan kondisi pasar tenaga kerja pukul 08.30 pagi waktu setempat.

Namun kali ini, laporan bulan September tidak akan dipublikasikan karena BLS tutup sementara.

Lebih dari 2.000 pegawai BLS dirumahkan hingga Kongres menyetujui pendanaan. Situasi ini terjadi di momen krusial, saat pasar tenaga kerja AS tengah melemah. Tingkat pengangguran meningkat dari 4% pada Januari menjadi 4,3% di Agustus.

Data swasta dari ADP bahkan menunjukkan kehilangan 32.000 lapangan kerja pada September, jauh di bawah perkiraan penambahan 45.000 pekerjaan. Hilangnya laporan resmi pemerintah membuat para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis kehilangan panduan penting untuk memahami arah pasar tenaga kerja.

Kondisi ini juga menambah tantangan bagi Federal Reserve. Setelah memangkas suku bunga bulan lalu, Ketua The Fed Jerome Powell mengakui situasi ekonomi saat ini tidak biasa: inflasi masih naik, sementara pasar tenaga kerja justru melemah.

“Tidak ada jalan bebas risiko bagi para pembuat kebijakan,” kata Powell, menekankan betapa sulitnya menentukan langkah suku bunga berikutnya di tengah ketidakpastian tersebut.

Amerika Serikat resmi mengalami shutdown usai Senat gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran belanja tahunan pada Selasa (30/9/2025) malam.

Dari pemungutan suara yang digelar, hanya 55 senator yang menyatakan setuju, sementara untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan dibutuhkan minimal 60 suara.

 Kebuntuan ini dipicu perbedaan tajam antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Demokrat menuntut agar subsidi layanan kesehatan dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA) diperpanjang, karena masa berlakunya akan segera habis.

Namun, Partai Republik menolak tuntutan itu dan bersikeras agar rancangan anggaran disahkan tanpa tambahan syarat.

Situasi semakin panas setelah Presiden Donald Trump melontarkan ancaman menjelang pemungutan suara. Ia menyatakan akan memangkas sejumlah program unggulan Demokrat serta memberhentikan pegawai federal jika terjadi shutdown. “Kami akan memecat banyak orang,” ucap Trump.

Ancaman itu menambah kekhawatiran akan dampak penutupan pemerintahan. Pekan ini saja lebih dari 150 ribu pegawai federal terancam kehilangan pekerjaan dan hanya menerima pesangon. Ribuan lainnya juga telah mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang tahun.

Shutdown berarti sebagian besar lembaga pemerintah federal harus menghentikan layanan karena Kongres tidak menyetujui anggaran tepat waktu. Tahun fiskal 2025 berakhir pada 30 September tengah malam, sehingga tanpa kesepakatan baru, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk membiayai operasional.

Dampaknya luas, mulai dari penutupan museum, taman nasional, hingga kantor layanan publik. Para pegawai non-esensial dirumahkan tanpa gaji, sementara staf esensial—seperti polisi, militer, dan tenaga medis—tetap bekerja meski upah mereka berisiko tertunda.