ESDM Tertibkan 321 Ha Tambang Ilegal di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penertiban ratusan hektare (ha) lahan tambang ilegal di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, lantaran beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan.

"Sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) untuk mewujudkan praktik pertambangan yang baik, kami terus memperkuat pengawasan dan penindakan pada praktik pertambangan ilegal," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dari hasil operasi, negara berhasil menguasai kembali 321,07 hektare lahan tambang. Rinciannya, 148,25 hektare merupakan kawasan milik PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara, sementara 172,82 hektare lainnya adalah milik PT Tonia Mitra Sejahtera di Sulawesi Tenggara.

"Mereka punya izin tambang, tapi mereka tidak memiliki izin pinjam pakai hutan," jelas Jeffri, menegaskan celah hukum yang akhirnya menjerat dua perusahaan besar tersebut.

Jeffri menambahkan, Menteri ESDM terus mendorong penerapan Good Mining Practices (GMP), konsep pertambangan yang menitikberatkan pada tanggung jawab lingkungan, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum.

"Kementerian ESDM akan tetap terus berkolaborasi dan mengambil bagian secara proaktif dalam setiap perencanaan dan langkah penindakan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar," tegas dia.

Adapun dalam aksi penindakan hukum ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia duduk dalam jajaran Tim Pengarah bersama beberapa menteri lain, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala BPKP. Dengan turut melibatkan Dirjen Penegakan Hukum ESDM dan Dirjen Minerba sebagai anggota aktif.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan, dirinya tidak ingin asal dalam memberikan izin pengelolaan tambang kepada UMKM.

Untuk itu, akan segera disiapkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Bahlil mengatakan, pemberian izin pengelolaan tambang untuk UMKM nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM, sebagai aturan turunan dari UU Minerba yang baru.

"Namun dilakukan dengan secara hati-hati, tidak asal. Hati-hati itu membutuhkan banyak kriteria. Salah satu antaranya adalah UMKM yang dianggap capable untuk mengelola tambang. Syarat-syarat lainnya akan diatur dalam PP dan Permen," tegas Bahlil di proyek Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat beberapa waktu lalu.

Bahlil mengutarakan, pemberian izin kepada UMKM ini jadi langkah pemerintah untuk menerjemahkan asas keadilan. Sehingga UMKM tak hanya identik sebagai pengusaha kecil yang berjualan dalam skala rumahan saja.

"Saya tidak mau UMKM ini diidentikan dengan jual bakso, jual kerupuk, jual warung. Saya pingin untuk UMKM ini UMKM yang tangguh, yang naik kelas. Kelak mereka menjadi konglomerat daerah," seru Bahlil.