Wamenaker Ungkap Mafia Regulasi Bikin Angka Pengangguran Sarjana Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Tingginya angka pengangguran dari lulusan sarjana yang dikabarkan mencapai satu juta orang, menarik perhatian Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ia menilai, permasalahan ini bukan semata karena kurangnya kemampuan lulusan, melainkan karena terhambat oleh sistem regulasi yang tak berpihak.

"Banyak narasi-narasi terkait 1 juta angka pengangguran sarjana. Ternyata pas kita lihat problemnya ada, misalnya kayak di tenaga kerja farmasi, kedokteran. Itu ada regulasi yang menghambat mereka untuk bekerja. Misalnya mereka harus ningkatin apa itu istilahnya profesi," kata Immanuel dikutip Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, banyak lulusan dari bidang seperti farmasi dan kedokteran yang sebenarnya siap kerja, namun tak bisa melangkah lebih jauh karena belum menyelesaikan pendidikan profesi—yang biayanya kerap kali di luar jangkauan.

"Kerja profesi itu kan pakai uang lagi. Di sisi lain orang tua, keluarganya nuntut untuk yang lulus ini agar segera bekerja. Akhirnya nggak bisa bekerja, kenapa? Tuntutan untuk melanjutkan sekolah profesi nggak ada karena nggak ada uang," ungkapnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Noel itu mengungkap adanya indikasi praktik curang dalam dunia pendidikan profesi. Bahkan, ia menyebut secara gamblang adanya "mafia regulasi" yang sengaja menghambat kelulusan, meski peserta sudah menempuh semua tahapan.

"Belum, kalau pun sudah sekolah profesi. Berkali-kali mereka tidak diluluskan. Artinya ada mafia kesehatan, ada mafia regulasi di situ," tegasnya.

Immanuel menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan tinggal diam menghadapi fenomena ini. Ia menyatakan komitmennya untuk membongkar dan melawan mafia regulasi yang mempersempit peluang kerja, khususnya di sektor profesional.

"Nah, sekarang kita dengan hadirnya pemerintah Pak Prabowo, mafia-mafia itu kita lawan. Apalagi saya ada menteri saya, ada wamen, gue lawan tuh kayak gitu-gitu," ujarnya lantang.

Ia menambahkan, langkah konkret sedang disiapkan untuk mengusut praktik-praktik tak sehat yang mengakar di dunia pendidikan profesi dan ketenagakerjaan.

"Kita akan bongkar nanti. Karena ini harus kita mitigasi. Karena ini ada regulasinya, nggak mungkin (dibiarkan)," lanjutnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa dunia usaha juga tengah menghadapi tekanan berat. Berdasarkan survei terbaru Apindo, lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi jumlah tenaga kerja dan masih mempertimbangkan pemangkasan lebih lanjut.

“Dalam survei APINDO yang baru saja kami lakukan, lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan masih akan terus melakukan hal ini,” kata Shinta dalam acara BPJS Ketenagakerjaan: Dewas Menyapa Indonesia, Senin (28/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa tekanan tersebut bersumber dari meningkatnya biaya produksi, serta ketidakpastian ekonomi baik di dalam negeri maupun secara global.