Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Target Pemprov DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kado istimewa bagi warganya. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025 dan berlaku mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025.

Denda Pajak Dihapus Secara Otomatis, Tidak Perlu Permohonan Khusus

Penghapusan sanksi ini mencakup bunga akibat keterlambatan pembayaran pajak serta denda atas keterlambatan pendaftaran kendaraan. Wajib pajak tidak perlu repot mengajukan permohonan khusus karena penghapusan denda dilakukan secara otomatis oleh sistem saat proses pembayaran pajak dilakukan. Dengan demikian, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak selama periode insentif berlangsung.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat Jakarta.

“Kami ingin warga bisa merayakan momen istimewa ini tanpa beban tambahan. Ini adalah bentuk terima kasih kami atas kontribusi masyarakat dalam membangun kota melalui kepatuhan pajak,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (24/7/2025).

Lusiana juga mengingatkan bahwa program ini hanya berlaku satu kali dan tidak akan diperpanjang, sehingga masyarakat diminta memanfaatkannya sebaik mungkin.

Penghapusan sanksi ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih proaktif dan ramah warga.

Selain meringankan beban finansial masyarakat, kebijakan ini juga mempermudah proses administrasi pembayaran pajak.

Pemerintah berharap, langkah ini akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan warga Jakarta.