Pemerintah Andalkan INA dan Danantara Kembangkan Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat upaya transisi energi menuju ekonomi hijau. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui kehadiran lembaga-lembaga investasi seperti Indonesia Investment Authority (INA) dan lembaga baru yakni Danantara.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam mendukung pembiayaan proyek hijau dan hilirisasi jangka panjang.

"INA sangat fokus pada investasi berbasis imbal hasil (IRR). Bukan berarti Danantara tidak, tetapi karena ukuran dan basis asetnya, Danantara bisa mendatangkan investasi atau bahkan mengurangi risiko investasi yang tidak bisa dilakukan INA," kata Thomas dalam Interview pada Energy Transition Summit Asia: Driving regional and global energy transformation, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bahwa INA telah lebih dahulu aktif sebagai sovereign wealth fund Indonesia dan sudah terlibat dalam sejumlah proyek investasi yang memiliki imbal hasil tinggi (IRR). Pendekatan INA dinilai cukup selektif, dengan fokus pada proyek-proyek yang memberikan return finansial yang terukur.

"INA mungkin lebih kecil dari sisi ukuran, tapi sudah lebih dulu ada. Mereka sudah punya proyek di lapangan dan mulai berinvestasi," ujarnya.

Namun demikian, menurut Thomas, bukan berarti INA tidak bisa terlibat dalam proyek strategis seperti energi hijau. Hanya saja, dalam banyak kasus, keterlibatan INA cenderung berada pada wilayah yang risiko investasinya sudah lebih rendah.

Sementara itu, Danantara yang baru dibentuk, menurut Thomas, justru hadir untuk mengisi celah yang belum mampu dijangkau oleh INA.

Dengan aset yang lebih besar dan mandat yang lebih luas, Danantara disebut memiliki kemampuan untuk mendatangkan investasi baru, serta mengambil peran sebagai de-risking agent dalam proyek-proyek strategis jangka panjang, seperti hilirisasi mineral dan infrastruktur transisi energi.

"Tapi tetap, keduanya saling melengkapi. Danantara juga butuh pengembalian investasi tinggi, walaupun akan ada juga investasi dengan pengembalian rendah karena fokusnya pada hilirisasi jangka panjang. Jika digabung dan berinvestasi bersama, itu akan saling mendukung," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun Danantara tetap memerlukan pengembalian investasi, fokusnya bisa lebih fleksibel karena banyak diarahkan pada proyek jangka panjang dan strategis nasional.

Danantara yang dibentuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, bertugas mengelola dividen BUMN dan dua jenis holding yaitu investment dan operasional.

Hal tersebut diungkapkan Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pandu Patra Sjahrir menjelaskan dalam Forum Bisnis bertajuk “Prospek Danantara Menuju Sovereign Fund Bertaraf Dunia” yang digelar President Club.

“Danantara mengelola operasional 889 perusahaan BUMN, dengan kepemilikan hampir 100 persen, untuk melakukan korporatisasi guna menghasilkan dividen bagi investment holding. Dividen ini diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam dan luar negeri untuk tujuan komersial,” ujar Pandu dikutip Minggu (22/6/2025).

Ia menambahkan bahwa Danantara berkomitmen menerapkan good governance dan meritokrasi, termasuk menempatkan talenta terbaik di BUMN seperti Pertamina dan Telkom.