Dirjen Pajak Dirotasi, Sri Mulyani: Pak Suryo Utomo yang Tabah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi merotasi sejumlah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu pejabat yang mengalami pergantian posisi adalah Suryo Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Dalam sambutannya, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan apresiasi dan harapan kepada seluruh pejabat yang mengalami rotasi. Ia menyebut rotasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat manajemen keuangan negara di tengah tantangan ekonomi digital yang semakin kompleks.

"Pak Suryo Utomo, barangkali banyak yang matanya melihat ke Pak Suryo lebih banyak. Yang tabah ya Pak ya. Bapak telah diberikan tugas baru yang merupakan tugas luar biasa menjadi kepala badan teknologi informasi dan intelijen keuangan," kata Sri Mulyani dalam pelantikan 22 Pejabat Eselon 1 Kemenkeu, di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Dirjen Bea Cukai Juga Diganti

Selain Suryo Utomo, yang mengalami rotasi ada Askolani yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai, kini mengemban tugas baru sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan.

Kemudian ada Luky Alfirman yang sebelumnya sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Perimbangan. Lalu Febrio Kacaribu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Khusus untuk BKF resmi berubah menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Pak Luky barangkali berubah posisi tapi masih di lingkaran yang kira-kira sama, Pak Asko yang kembali lagi di sisi belanja negara. Ini adalah suatu tugas untuk terus meningkatkan kualitas belanja," ujar Menkeu.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya peran infrastruktur digital dalam menunjang kerja Kementerian Keuangan yang telah melakukan transformasi digital selama lebih dari dua dekade.

"Kementerian Keuangan transformasi digital telah berjalan lebih dari satu dekade bahkan dua dekade. Hampir semua transaksi dan proses bisnis di Kementerian Keuangan semuanya digunakan atau menggunakan infrastruktur digital," jelasnya.

Menkeu berharap seluruh jajaran dapat terus bekerja sama dalam mengelola risiko keuangan negara yang semakin dinamis akibat perkembangan ekonomi dan finansial digital.

Menkeu menyoroti pentingnya menjaga citra dan keandalan sistem perpajakan dan kepabeanan yang kerap mendapat keluhan masyarakat. Menurutnya, masyarakat menginginkan peningkatan penerimaan pajak, namun di sisi lain masih enggan untuk taat membayar pajak.

"Kemenkeu sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab, kenaikan tax ratio, perbaikan coretax yang perlu untuk terus diyakinkan mampu memudahkan wajib pajak, memberikan pelayanan yang mudah, reliability dari sistem," pungkasnya.