Agus Gumiwang Akui Revisi Aturan TKDN, Pangkas Waktu dan Biaya Penerbitan Sertifikat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap proses revisi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Rencananya ada pemangkasan waktu hingga biaya penerbitan sertifikat TKDN.

Dia mengatakan, revisi itu menitikberatkan pada proses tata kelola penghitungan TKDN. Harapannya, hasilnya nanti akan mempermudah pelaku usaha mendapat sertifikat TKDN.

"Sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN," ungkap Menperin Agus Gumiwang, di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN itu akan lebih cepat, akan lebih mudah, dan akan lebih murah," ia menambahkan.

Dia mengatakan, revisi TKDN ini tidak berkaitan dengan batas minimum yang telah ditetapkan. Namun, prosesnya diharapkan bisa lebih cepat dan lebih murah.

"Kami ingin cara-cara menilai sertifikat yang mungkin selama ini bisa setahun kita mau percepat menjadi 3 bulan, yang selama ini mungkin 3 bulan kita mau percepat menjadi 10 hari, ini percepatan saja," tuturnya.

Upaya Deregulasi

Pada gelaran New Energy Vehicle Summit 2025, Agus memaparkan soal reformasi aturan TKDN tadi. Dia menuturkan, itu menjadi upaya Kementerian Perindustrian dalam melakukan deregulasi menjadi lebih mudah.

"Reformasi TKDN ini menjadi kontribusi dari Kemenperin. Jadi di dalam upaya besar pemerintah melakukan upaya diregulasi yang akan mempercepat atau mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha," ungkapnya.

"Jadi untuk iklim dari investasi, iklim dari dunia usaha bisa lebih baik setelah nanti kita reform, keluarkan regulasi baru," Agus menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengubah aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi lebih fleksibel. Dia menuturkan, jika tidak dilakukan perbaikan maka malah akan membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," tutur Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dengan TKDN yang lebih fleksibel, diyakini dapat mengangkat beban industri dalam negeri. Prabowo pun mengaku telah menginstruksikan perubahan itu kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"TKDN sudah lah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," jelas dia.

Prabowo mengingatkan agar aturan TKDN segera diubah menjadi lebih realistis. Terlebih, kemampuan dalam negeri menurut dia merupakan aspek masalah yang sangat luas.

"Konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, Iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik," Prabowo menandaskan.

Sebelumnya, saat berpidato dalam sarasehan ekonomi bersama para ekonom, pelaku industri dan sejumlah perwakilan buruh usai libur Lebaran kemarin, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melonggarkan aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Saat ini, masalah TKDN ini akan menjadi alat negosiasi kebijakan tarif Impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui ada permintaan dari Pemerintah AS untuk melonggarkan aturan TKDN. Namun, Airlangga memastikan kelonggaran aturan TKDN ini dikhususkan bagi pembangunan data center bukan aktivitas ekspor dan impor.

"Terkait dengan pertanyaan terkait dengan TKDN, Bapak Presiden (Prabowo) meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive-based. Nah tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara nature ataupun secara bisnis praktis, itu sifatnya bukan impor-ekspor, contohnya seperti data center. Nah itu juga kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Update Kebijakan Tarif Perang Dagang Secara Virtual, pada Jumat (18/4/2025).

Sementara itu, TKDN di luar produk Information and Communication Technology (ICT) dipastikan belum ada perubahan hingga saat ini. Akan tetapi, Prabowo berencana untuk mengubah format TKDN agar berbasis inovasi dan insentif.

Airlangga menyebut rencana kelonggaran TKDN ini untuk mendorong kemudahan bisnis dan daya saing investasi dalam negeri. Dia menyebut, rencana kebijakan kelonggaran TKDN ini semata-mata bukan hanya permintaan AS namun juga untuk memperluas kerjasama dagang Indonesia.