Dari Barbie hingga Hot Wheels, Ekspor Mainan RI Masuk Radar Tarif AS

Liputan6.com, Jakarta Kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Washington, Amerika Serikat, dalam rangka pembahasan kebijakan tarif resiprokal, membawa sejumlah fakta menarik terkait hubungan dagang antara Indonesia dan AS.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang tengah dibahas berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia, khususnya di sektor mainan anak-anak.

“Tahu Barbie kan ya? Barbie bukan yang film, tapi Barbie boneka. Barbie boneka itu mayoritas bikinan dari kita (Indonesia). Saat pertemuan dengan US Treasury, muncul pembicaraan soal Barbie. Karena AS impor Barbie (dari Indonesia), dan produsen terbesar Barbie memang dari Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Lebih lanjut, kata Bendahara negara ini, selain Barbie, produk mainan kedua yang akan mengalami dampak adalah Hot Wheels.

“Mungkin buat anda semua kelihatannya nggak penting. Tapi buat Amerika ini penting, karena enam bulan lagi mereka akan Christmas, akan Black Friday. Dan setiap nenek-nenek seperti saya akan beli hadiah untuk cucunya. Dengan adanya retaliasi tarif maka akan memengaruhi harga toys juga,” ujarnya.

Sebagai informasi, Indonesia merupakan rumah bagi pabrik boneka Barbie terbesar di dunia, yaitu PT Mattel Indonesia (PTMI) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

Pada tahun 2021, PTMI memproduksi sekitar 85 juta boneka dan aksesori. Perusahaan ini juga telah meresmikan fasilitas molding baru pada tahun 2022 untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi.

Sri Mulyani, mengungkapkan dinamika menarik dalam pertemuan musim semi (Spring Meeting) di Washington, D.C., baru-baru ini.

Dalam forum tersebut, pernyataan dari Amerika Serikat menjadi sorotan utama, yakni bahwa negara adidaya itu merasa telah diperlakukan tidak adil oleh sistem global yang selama ini justru kerap dikritik oleh negara-negara berkembang.

"Jadi, di Washington kemarin headline dan topik paling menonjol adalah statement Amerika bahwa mereka merasa dizolimi oleh sistem global," kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

Padahal, menurut Sri Mulyani, selama ini yang banyak merasa dizolimi oleh globalisasi adalah negara-negara berkembang. Tapi sekarang, justru Amerika yang menyatakan bahwa mereka 'diperlakukan tidak adil'. Ini tentu menarik dan menunjukkan bahwa sistem global sedang mengalami guncangan besar.

"Karena ternyata yang terzolimi tidak hanya negara berkembang tapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair," uajrnya.

Menurutnya, pernyataan ini menjadi kejutan karena datang dari negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yang selama ini dianggap sebagai pihak yang paling diuntungkan dari sistem global yang ada.

Adapun ketidakadilan dan ketidakseimbangan menjadi sorotan utama dalam forum tersebut. Sorotan kedua adalah mengenai ketidakseimbangan (imbalances) dalam sistem perdagangan dan ekonomi dunia.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Amerika Serikat menilai sistem perdagangan internasional telah menciptakan ketidakseimbangan struktural yang merugikan. Sebagai respons, negara itu mengambil tindakan korektif melalui kebijakan tarif resiprokal.

"Yang meng create imbalances. Ketidakseimbangan itu menjadi headline kedua. Unfair nomer satu, imbalances nomer dua. Dan oleh karena itu Amerika melakukan corrective action melalui retaliasi tarif, reciprocal tarif istilahnya. Reciprocal tarif yang kemudian kalau negara lain bales namanya retaliasi," ujarnya.

Dalam praktiknya, satu-satunya negara yang melakukan balasan secara terbuka adalah Tiongkok (RRT), sementara negara-negara lain memilih pendekatan diplomatik dan negosiasi.

"Kebetulan satu-satunya negara yang bales adalah RRT, yang lainnya engagement negosiasi," ujarnya.