Harga BBM Terbaru di Jakarta Usai Pajak Turun Jadi 5%

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi memangkas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk kendaraan pribadi menjadi 5 persen, dari sebelumnya 10 persen. Sedangkan untuk kendaraan umum, pajak BBM yang dikenakan kini hanya 2 persen. Lalu, berapa harga BBM terbarunya?

Keputusan ini diambil untuk memberikan relaksasi dan kemudahan bagi masyarakat Jakarta di tengah tingginya kebutuhan mobilitas di ibu kota.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

"Kami memberikan relaksasi, kemudahan, atau diskon dari pajak BBM yang sebelumnya dipungut 10 persen menjadi 5 persen untuk kendaraan pribadi, dan 2 persen untuk kendaraan umum," kata Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, ditulis Senin (28/4/2025).

Kebijakan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban ekonomi warga Jakarta, sekaligus mendukung sektor transportasi umum agar tetap terjangkau dan kompetitif.

Dengan turunnya pajak, harga jual BBM di Jakarta berpotensi menjadi lebih rendah dibandingkan provinsi lain yang belum mengadopsi kebijakan serupa.

Pertamina Sesuaikan Harga BBM

Menanggapi kebijakan baru ini, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa pihaknya akan sepenuhnya mengikuti arahan pemerintah.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina berkomitmen menjalankan tugas strategis yang diberikan, termasuk penyesuaian harga BBM.

"Yang pasti, kita tetap menunggu arahan dari pemerintah. Sebagai BUMN, kita menjalankan penugasan strategis, sehingga semua pasti mengikuti arahan dari pemerintah," ujar Simon ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Menurut Simon, proses perhitungan harga BBM baru akan memperhatikan banyak faktor, termasuk hasil evaluasi internal dan instruksi resmi pemerintah. Ia juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan menguntungkan masyarakat.

"Iya tentunya nanti dihitung lagi. Pasti pemerintah selalu memberikan keputusan terbaik untuk masyarakat," tegasnya.

Dengan pemangkasan PBBKB, harga jual eceran BBM di Jakarta berpeluang mengalami penurunan. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam struktur harga BBM. Dengan tarif pajak yang lebih rendah, maka harga di tingkat konsumen dapat disesuaikan menjadi lebih terjangkau.

Namun demikian, besaran penurunan harga BBM masih menunggu perhitungan resmi dari Pertamina dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Simon Aloysius Mantiri mengatakan, keputusan akhir akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pasar minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan biaya distribusi.

Meski begitu, turunnya pajak BBM di Jakarta tentu menjadi sinyal positif bagi masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi dan operator kendaraan umum. Dengan harga yang lebih murah, beban operasional kendaraan dapat ditekan, dan daya beli masyarakat pun bisa meningkat.

Langkah Gubernur Pramono Anung menurunkan pajak BBM juga dipandang sebagai dukungan nyata terhadap pengembangan transportasi umum.

Tarif pajak hanya 2 persen untuk kendaraan umum dapat membantu operator angkutan massal menjaga tarif tetap terjangkau bagi pengguna.

Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah DKI Jakarta mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi udara. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, perusahaan transportasi umum diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kapasitas angkut.

Sementara itu, untuk kendaraan pribadi, pengurangan pajak hingga separuhnya bisa memberikan keringanan ekonomi, terutama bagi masyarakat menengah yang terdampak naiknya biaya hidup. Ini sekaligus menjadi insentif bagi masyarakat Jakarta untuk tetap produktif di tengah tantangan ekonomi global.

Meski begitu, pengamat menilai bahwa langkah relaksasi pajak ini perlu dibarengi dengan pengawasan harga di tingkat SPBU, agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah diharapkan melakukan monitoring ketat, termasuk memastikan agar tidak ada penyalahgunaan atau penundaan penyesuaian harga oleh badan usaha.

Dengan penurunan PBBKB, masyarakat Jakarta kini menanti harga BBM terbaru yang lebih bersahabat di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.