Bahaya, Bank Dunia Ramal Setengah dari 150 Negara Berkembang Tak Bisa Bayar Utang karena Perang Dagang

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia mengingatkan bahwa perang perdagangan berisiko memperparah lonjakan utang dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang melambat.

Mengutip US News, Senin (28/4/2025) Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill mengungkapkan bahwa krisis saat ini akan semakin menekan pertumbuhan di pasar negara berkembang, setelah penurunan yang stabil dari level sekitar 6% dua dekade lalu, dengan perdagangan global sekarang diperkirakan tumbuh hanya 1,5%.

Angka tersebut jauh di bawah pertumbuhan 8% yang terlihat pada tahun 2000-an.

"Jadi, ini adalah perlambatan mendadak di atas situasi yang tidak terlalu baik," kata Gill.

Ia juga menyebutkan bahwa aliran portofolio ke pasar berkembang dan investasi langsung asing (FDI) berisiko menurun, seperti yang terjadi selama krisis sebelumnya.

"FDI adalah 5% dari PDB di pasar berkembang selama masa-masa baik. Sekarang sebenarnya 1% dan aliran portofolio dan aliran FDI secara keseluruhan turun," bebenya.

Pernyataan Gill datang menyusul pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia pekan ini di Washington yang membahas kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari tarif impor baru AS, dan tarif balasan yang diumumkan oleh Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan lainnya.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai sebesar 2,8% untuk tahun 2025, setengah poin persentase lebih rendah dari perkiraannya pada bulan Januari.

Selain itu, Gill juga mengatakan, tingkat utang yang tinggi berarti setengah dari sekitar 150 negara berkembang dan pasar berkembang tidak dapat melakukan pembayaran layanan utang atau berisiko melakukannya, tingkat yang dua kali lipat dari tingkat yang terlihat pada tahun 2024, dan dapat tumbuh lebih jauh jika ekonomi global melambat.

"Jika pertumbuhan global melambat, perdagangan melambat, lebih banyak negara dan suku bunga tetap tinggi, maka Anda akan membuat banyak negara ini mengalami kesulitan utang, termasuk beberapa yang merupakan eksportir komoditas," jelasnya.

Diwartakan sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 menurun. Pada Februari 2025 posisi ULN Indonesia tercatat sebesar USD427,2 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada Januari 2025 sebesar 427,9 miliar dolar AS.

"Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,7% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3% pada Januari 2025," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, dikutip dari laman Bank Indonesia, Senin (28/4/).

Denny menjelaskan, perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta. Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

Denny mencatat pada Februari 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD204,7 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada Januari 2025 yang tercatat sebesar USD204,8 miliar.

"Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,1% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,3% (yoy)," ujarnya.

Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.