Dituding USTR, IKAPPI: Pasar Mangga Dua Bukan Sarang Pembajakan

Liputan6.com, Jakarta - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan penolakan keras terhadap laporan yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR), yang menyebut Pasar Mangga Dua sebagai salah satu pusat peredaran produk bajakan di Indonesia. Tuduhan tersebut dinilai sepihak, tidak berdasar, dan mencoreng martabat pedagang kecil.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKAPPI DKI Jakarta, Miftahudin, menegaskan tuduhan itu sepihak, tendensius, dan menyudutkan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari usaha harian di pasar.

"Tudingan USTR adalah tuduhan sepihak yang tidak berdasarm kami menolak tuduhan tersebut karena tidak ada klarifikasi, tidak ada komunikasi, dan tidak ada data terbuka yang bisa diuji kebenarannya,” kata Miftahudin, di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

IKAPPI menekankan Pasar Mangga Dua bukan sekadar pusat perdagangan, melainkan simbol perjuangan ekonomi rakyat kecil. Ribuan pedagang dan pekerja menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di sana.

Miftahudin menyoroti bahwa jika memang ada peredaran barang ilegal, yang perlu ditelusuri adalah rantai distribusi dari hulu ke hilir.

“Pasar Mangga Dua Adalah Simbol Perjuangan Ekonomi Rakyat Mangga Dua bukan hanya tempat transaksi. Ia adalah tempat ribuan orang menggantungkan nafkah. Menyebutnya sebagai “pusat pembajakan” tanpa dialog sama saja dengan menginjak harga diri rakyat kecil yang berjualan secara sah,” tegasnya.

IKAPPI menyatakan mendukung upaya penertiban pasar, namun menolak keras jika hal itu dilakukan atas dasar tekanan asing.

"Kami Tidak Anti-Penertiban, Tapi Kami Menolak Dikte Asing IKAPPI mendukung penataan dan penertiban pasar. Tapi bukan dengan cara dijatuhkan oleh negara lain. Kita punya martabat. Dan kita tidak akan diam jika ada yang menjatuhkan kehormatan pedagang Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai bentuk protes resmi, IKAPPI berencana mengirimkan surat keberatan kepada pihak USTR dan menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

"Kami Akan Melawan dengan Cara Konstitusional Sebagai bentuk keberatan resmi, kami akan mengirimkan surat protes dan menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ini bukan sekadar soal laporan. Ini soal harga diri rakyat kecil yang tak boleh diinjak-injak,” ujarnya.

Miftahudin kembali menegaskan Pasar Rakyat Bukan Tempat Sampah Tuduhan Asing. Pedagang pasar berdiri di barisan yang membela ekonomi rakyat, dan tidak akan pernah mundur dari tuduhan USTR.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni menuturkan, barang bajakan sebagian besar merupakan barang impor yang masuk Indonesia melalui mekanisme impor biasa atau melalui e-commerce dengan memakai gudang Pusat Logistik Berikat (PLB).Demikian seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/4/2025).

Seiring hal itu, salah satu cara memberantasnya dengan membuat regulasi yang mensyaratkan ada sertifikat merek yang wajib dipegang oleh importir dan pihak yang menjual barang impor yang tayang di halaman e-commerce sehingga mencegah produk itu beredar di Indonesia.

Ia mengatakan, Kemenperin sudah berinisiatif memasukkan syarat sertifikat merek yang harus dimiliki oleh importir ketika meminta rekomendasi impor. Inisiatif itu direalisasikan dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil Produk Tekstil Tas dan Alas Kaki.

Lewat Permenperin, importir yang tidak memiliki sertifikat merek tidak akan mendapatkan rekomendasi impor dari Kemenperin saat mengimpor produk TPT, tas dan alas kaki. Dengan demikian, importir nakal yang akan mengimpor tiga komoditas itu tidak akan mampu membawa barang bajakannya masuk ke pasar domestik. “Tujuannya, adalah menyaring dan mencegah agar barang bajakan tidak diimpor masuk ke pasar domestik Indonesia,” tutur dia.

Akan tetapi, Febri mengatakan, regulasi itu tidak disukai oleh importir nakal yang ingin memasukkan barang bajakannya ke Indonesia. Ia juga mengatakan, kebijakan tersebut kurang mendapatkan dukungan oleh kementerian/lembaga (K/L) lain.