Sukses

Tanggapan Otorita Terkait Kabar Bakal Gusur Masyarakat Adat IKN dalam 7 Hari

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimuddin memberikan tanggapan mengenai kabar rencana penggusuran terhadap masyarakat adat di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimuddin buka suara mengenai kabar  ada rencana penggusuran terhadap masyarakat adat di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Alimuddin menuturkan, informasi yang menyebutkan pemukiman masyarakat adat IKN akan digusur dalam kurun waktu tujuh hari merupakan berita bohong alias hoaks.

"Jadi enggak ada, kalau ada yang bilang masyarakat digusur, itu hoaks. Tunjukkan ke saya, enggak ada," ujar Alimuddin kepada awak media di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2024.

Alimuddin menuturkan, Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang yang berlaku.

"Sudah ada undang-undang semuanya gitu. Masyarakat adat saya yang lindungi, otorita yang lindungi," ujar dia.

Terkait rencana relokasi masyarakat adat, Alimuddin menyebut kebijakan itu lumrah di tiap-tiap negara demi kelangsungan pembangunan fasilitas umum. Namun, Otorita berjanji tidak akan bersikap semena-mena terhadap masyarakat adat yang bermukim di IKN.

"Ya kalau memang untuk fasilitas negara setiap warga negara wajib mendukung kebijakan negara tanpa menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara," kata dia.

Sebelumnya, nada suara Yati Dahlia agak meninggi saat mengisahkan persoalan tanah warisan dari orangtuanya yang masuk dalam Kawasan inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara. Warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku ini mengaku risau terkait pembangunan IKN yang hampir pasti menggusur dan mengancam hilangnya tempat tinggal dan kebun mereka.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Masalah Ganti Rugi

Wajar saja dia meradang. Sebab persoalan yang menghantuinya saat ini lebih ke masalah ganti rugi, bukan ganti untung.

"Dampak pembangunan IKN ini sangat terasa, apalagi kami para ibu rumah tangga. Sangat khawatir, kami menggantungkan ekonomi keluarga dari kebun. Sekarang kebun sudah tidak ada, malah sekarang rumah saya akan digusur," kata Yati dengan logat Suku Balik yang kental saat ditemui di rumahnya, medio Maret 2023 lalu.

Yati Dahlia merupakan warga adat Suku Balik. Suku Balik merupakan suku asli yang berdiam sejak lama di sekitar Teluk Balikpapan, salah satunya di Kecamatan Sepaku.

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Investasi Pembangunan IKN Tembus Rp 49,6 Triliun

Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan setidaknya sudah ada 5 groundbreaking di IKN. Tak tanggung-tanggung, nilai investasinya mencapai hampir Rp 50 triliun.

Sebanyak 5 pembangunan ini terpisah dengan pembangunan infrasktruktur maupun sarana dan prasana yang didanai oleh APBN. Menurutnya, itu sejalan dengan pembangunan fasilitas dasar yang ditangani oleh Kementerian PUPR.

"Jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tuntaskan di tahun 2024. Intinya kita ingin meluhat bahwa 5 groundbreaking yang sudah dilakukan itu berjalan seiring dengan yang sudah dibangun oleh PUPR, infrasktrut dan kemudian gedung-gedung, fasilitas publik," kata Bambang di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Kamis (14/3/2024).

"Sehingga nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang akan menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini kedepannya," tuturnya.

Dia mencatat ada nilai investasi sebesar Rp 49,6 triliun dari pembangunan yang dikucurkan oleh perusahaan swasta nasional itu. Hitungannya, ada sekitar 32 perusahaan yang ikut terlibat.

"Kita ketahui sudah ada 5 kali groundbreaking dengan nilai mendekati Rp 50 triliun tepatnya Rp 49,6 triliun, sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking hingga yang ke lima," urainya.

Bambang menegaskan pihaknya akan terus mendorong pembangunan itu berjalan sesuai dengan rencana. Dia berharap kucuran investasi ke IKN juga akan bertambah kedepannya.

"Itu yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan sehingga ekosistem tadi terbentuk. Jadi di samping Istana, kantor menteri, infrastruktur yang dibangun, output dan sebagainya tentu akan ada juga fasilitas publik. Sehingga kota itu bisa nantinya jadi kota yang layak huni dan dicintai ya," bebernya.

 

4 dari 4 halaman

Istana Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Mulai Juni 2024

Pemerintah terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, terutama fasilitas pemerintahan, salah satunya Istana dan Kantor Presiden.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengungkapkan, pihaknya menargetkan pembangunan kawasan Istana Presiden dapat selesai dan digunakan pada bulan Juni mendatang.

"(Pembangunan) Istana Presiden dan lapangan upacara sudah hampir 60 persen dan target (rampung) pada bulan Juni 2024,” ungkap Danis dalam acara Rakornas Ibu Kota Nusantara di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3/2024).“Bangunan istana, lapangan upacara, serta podium akan berfungsi 100 persem dan Insyaallah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus," bebernya

Danis juga mengatakan, kawasan tersebut ditargetkan dapat menampung kapasitas 8.700 orang.

Pembangunan gedung kantor presiden beserta struktur baja burung garuda juga ditargetkan Juni tahun ini, sehingga dapat digunakan pada saat upacara 17 Agustus 2024.

Danis juga merinci, pembangunan gedung Kemenko 1 sudah pada tahap penyelesaian 52,90 persen dan ditargetkan fungsional pada Juni 2024.

Kemudian gedung Kemenko 2 sudah 23,64 persen dari target penyelesaian.

"Memang gedung Kemenko 2 ini (progres pembangunan) agak lambat, tapi nanti sejumlah towernya juga dapat menampung sekitar 250 orang," ia mengakui.

Untuk gedung Kemenko 3 sudah 55,70 persen.

Gedung 2 dan 3 memiliki kapasitas menampung 86 ASN dari total kapasitas 516 ASN.

Adapun pembangunan Gedung Sekretariat Negara yang sudah berpogres hampir 70 persen.

Setelah rampung nantinya, gedung Kementerian Sekretariat Negara ditargetkan dapat menampung 750 ASN pada bulan Juni dari total 2.510 ASN.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.