Melihat Beda BLT Pangan dan Bansos Beras

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) sejak 2023 untuk hadapi kemarau panjang. Penyaluran bansos tersebut termasuk bansos beras hingga BLT pangan untuk menekan harga beras dan meredam inflasi.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp 496 triliun. Anggaran itu naik Rp 20 triliun dibandingkan APBN 2023.

"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun, jadi beda Rp20 triliun ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa, 30 Januari 2024. seperti dikutip dari Kanal Bisnis Liputan6.com.

Adapun, anggaran program bansos pada APBN 2023 mencapai Rp476 triliun yang menyasar program keluarga harapan (PKH) hingga kartu sembako.

"Melalui hak budgeting bersama pemerintah, telah menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen, dalam Bansos 2023 di situ ada PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta," tutur dia.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga siapkan anggaran ketahanan pangan Rp 114,3 triliun pada 2024 untuk mengendalikan harga pangan nasional.

Dikutip dari Antara, 3 Februari 2024, Pemerintah pun memperpanjang bansos beras hingga Juni 2024 untuk membantu meredam inflasi dan hadapi lonjakan harga beras.

Upaya itu dilakukan seiring ada perubahan cuaca seperti fenomena El Nino. Ditambah sejumlah negara menahan ekspor beras hingga mendorong kenaikan harga beras di pasar global. Di sisi lain, panen beras di dalam negeri yang relatif rendah dibandingkan dengan permintaan pasar.

2 dari 5 halaman

Perbedaan Bansos Beras dan BLT Pangan

Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan kembali bantuan pangan beras pada 2024 untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah. Program tersebut menjadi salah satu cara pemanfaatkan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah.

"Jadi, bantuan pangan beras ini salah satu intervensi dalam meredam inflasi,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan dengan anggaran dana Rp 11,25 triliun. BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp 200.000 pada Januari, Februari dan Maret 2024. “Kalau untuk 3 bulan itu Rp 11,25 triliun untuk 18 juta (18,8 juta KPM),” ujar Sri Mulyani, 29 Januari 2024.

Lalu apa perbedaan bansos beras dan BLT pangan? Berikut ulasan singkatnya yang dikutip dari berbagai sumber:

BLT Pangan:

-BLT Pangan diberikan dalam bentuk uang tunai Rp 200.000 per bulan.

-Periode BLT pangan dilakukan pada Januari, Februari, dan Maret 2024

-Target BLT pangan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM)

-Anggaran BLT Pangan Rp 11,25 triliun

Bansos Beras:

-Bansos beras didistribusikan dalam bentuk beras

-Bansos beras sebesar 10 kg selama tiga bulan

-Bansos beras tahap pertama sudah dilakukan pada September-November 2023. Program bansos beras ini berlanjut hingga Maret 2024.

-Anggaran bansos beras 10 kg untuk 21,3 juta KPM sebesar Rp 18,27 triliun pada 2023

-Target bansos beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2024

3 dari 5 halaman

Stok Beras Aman

Bulog Gelontorkan 30 Ribu Ton Beras di Pasar Induk Cipinang — Pekerja memindahkan beras ketika bongkar muat beras bulog di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Jumat (3/2/2023). Untuk menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Perum BULOG akan menyaluran beras SPHP di Pasar Induk Beras Cipinang dari 13 ribu menjadi 30 ribu ton,dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 8.900. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya bersama Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi yang cukup dan aman. Disebutkannya, perpanjangan bantuan pangan beras itu akan menyasar masyarakat berpendapatan rendah.

"Masyarakat khususnya 20,622 juta KPM di seluruh Indonesia tentunya sangat membutuhkan adanya bantuan ini, karena sangat membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan pokok yaitu beras," ungkap Arief seusai mendampingi Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBNKita pada Rabu (25/10/2023) mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 2,67 triliun rupiah yang dialokasikan untuk perpanjangan bantuan pangan beras pada Desember 2023 mendatang. Adapun sebelumnya, pemerintah mengeluarkan hingga 8 triliun rupiah untuk bantuan pangan beras tahap II September- November 2023.

4 dari 5 halaman

Bulog Siap Impor Beras dari Negara Manapun

Ilustrasi bongkar muat beras impor (Istimewa)

Sebelumnya, Perum Bulog siap menerima tambahan kuota penugasan impor beras baru dari pemerintah, guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna menstabilkan harga beras di pasaran.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat. Untuk itu, Bulog disebutnya akan melaksanakan penugasan tersebut secara maksimal demi kepentingan rakyat banyak, terlebih ditengah situasi saat ini yang menjelang musim tanam.

"Pemerintah memang memberikan tambahan kuota penugasan impor kepada Perum Bulog sebanyak 1,5 juta ton. Namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran di dalam negeri," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2023).Selanjutnya, Bulog pun siap melaksanakan tugas impor beras dari negara mana saja, asalkan memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan.

"Untuk negara asal impor ini bisa dari manapun, tidak terpatok hanya 1 negara saja. Jadi bisa banyak negara seperti penugasan sebelumnya. Kita cari negara mana yang masih banyak produksinya dan memenuhi standar persyaratan," imbuh Iqbal.

5 dari 5 halaman

Pantauan Intensif

Perum Bulog mengimpor beras dari beberapa negara total mencapai 500 ribu ton. Pada Jumat (16/12/2022), fase pertama impor telah tiba di pelabuhan Tanjung Priok.

Di samping itu, Iqbal mengemukakan, pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras saat ini. Terjadinya kenaikan harga beras dikarenakan beberapa faktor baik eksternal maupun internal dalam negeri, seperti bencana El Nino dan juga situasi dalam negeri yang menjelang musim tanam.

"Masyarakat jangan khawatir, pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," ungkapnya.

Hingga saat ini, Perum Bulog sudah menggelontorkan beras operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak 818 ribu ton. Kegiatan ini akan terus berlanjut digelontorkan sampai harga beras stabil.

Selanjutnya, saat ini tengah disalurkan Beras Bantuan Pangan untuk September, Oktober dan November 2023 dengan jumlah total sebanyak 641 ribu ton kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com