3 Bank BUMN Langgar Aturan KUR, Terbukti Minta Agunan Tambahan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM telah memanggil 12 pihak yang diduga melanggar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terbaru, ditemukan kalau ada 9 bank penyalur yang melanggar penyaluran KUR ke UMKM tersebut.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan, pihaknya sudah memanggil 12 pihak tersebut. Dari hasil pendalaman, didapat 9 bank yang melanggar aturan terkait agunan tambahan bagi KUR UMKM.

Ini berkaitan dengan ketentuan bebas agunan atau jaminan bagi UMKM yang mengakses KUR hingga Rp 100 juta. Ini tertuang dalam aturan resmi pemerintah.

"Kalau ditotal ada 12 ya, tapi kalau untuk yang agunan tambahan kan sebenarnya 9, ada Himbara, BPD, ada lembaga keuangan non bank," ujar Yulius dalam Konferensi Pers, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

"Jadi untuk himbaranya 3, BPD nya sekitar 5 dan lembaga keuangannya 1," sambung Yulius.

Sudah Dipanggil

Dia mengatakan, 12 penyalur KUR UMKM itu sudah dipanggil dan akan diperdalam lagi. Terkait alasannya, ada sejumlah kontrak pengambilan KUR yang dilakukan sekitar tahun 2018. Pada tahun itu, aturan KUR tanpa agunan sampai Rp 100 juta belum mulai berlaku efektif.

"Itu memang di tahun itu belum di stated yang sampai Rp 100 juta itu tidak menggunakan agunan pinjaman tambahan, karena itu masih ikuti aturan yang lama," tuturnya.

"Yang sudah kita terima yang kita lihat secara tak terlalu ini terdapat akad-akad yang lama dan dari sisi aturan itu memang mengatur memang boleh," imbuhnya.