Masih Banyak Warung Izinkan Beli LPG 3 Kg Tanpa KTP, Pertamina Harus Waspada

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai masih adanya warung atau toko penjual gas yang mengabaikan aturan penjualan LPG 3 kg saat ini. Yakni dengan membiarkan pembelian tabung gas melon tanpa menyertakan KTP dan KK.

Oleh karenanya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk mengawasi langsung transaksi LPG 3 kg di tingkat sub penyalur resmi atau pengecer.

"Pasti ada yang terjadi seperti itu. Kita akan minta bantuan Pertamina untuk mengawasi hal itu. Jadi itu jangan terjadi lagi lah. Kalau untuk pengecer memang Pertamina baru melaksanakan kan. Jadi masih proses transisi," ujarnya di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta Rabu (3/1/2024).

Menimpali arahan tersebut, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan, pembelian LPG 3 kg baik di pangkalan resmi Pertamina atau agen penyalur wajib melalui sistem merchant apps dengan turut membawa KTP. 

"Harusnya enggak bisa (beli LPG 3 kg tanpa KTP). Nanti kita coba lihat ya, nanti kita evaluasi, titiknya di mana (yang masih belum sesuai ketentuan) nanti dicek," kata Irto. 

Terkait proses registrasi pembelian yang telah dilaksanakan per 1 Maret 2023, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mencatat masih adanya sejumlah evaluasi dalam program pembelian LPG 3 kg.

Pasalnya, Sugeng mencermati, dari total alokasi subsidi LPG 3 kg sebesar 8 juta metrik ton (MT) pada APBN 2023, tingkat kebocorannya masih sangat tinggi hingga menyentuh 40 persen. 

"Subsidi itu kan untuk orang miskin. Hanya saja selama ini kita akui ketidak tepat sasarannya sangat tinggi. Bahkan mencapai angka di atas 35 persen, kalau tidak salah 37-40 persen tidak tepat sasaran," ujar Sugeng kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu.