Cek Daftar Lengkap UMK 2024 Jawa Tengah, Tertinggi di Semarang

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata — Penjabat Guberur Jawa Tengah Nana Sudjana menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024. (Foto: Freepik/Skata)

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024. Penetapan UMK tersebut memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi, kabupaten/kota dan nilai alfa.

Besaran UMK Tahun 2024 Jawa Tengah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/57 Tahun 2023 pada 30 November 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024.

"Penetapan UMK berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang penyampaian informasi tata cara penetapan upah minimum tahun 2024, serta data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2024,” ujar Nana di Semarang, Kamis (30/11/2023), seperti dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, penetapan UMK 2024 memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta nilai alfa. Ketentuan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

"Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum, menggunakan data dari lembaga berwenang yaitu BPS,” tutur dia.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menuturkan, UMK 2024 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan penetapan UMK untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan.

"Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah. Perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi,” tutur dia.

Regulasi mengenai struktur skala upah di tingkat Jawa Tengah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 561/0017430 tentang Struktur dan Skala Upah Perusahaan di Jawa Tengah pada 2024.

Pada surat keputusan tersebut, UMK tertinggi Kota Semarang sebesar Rp3.243.969, sedangkan UMK terendah di Kabupaten Banjarnegara yakni Rp2.038.005,00.

2 dari 4 halaman

UMK di Jawa Tengah

Berikut rincian UMK di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2024:

Kabupaten Cilacap Rp2.479.106
Kabupaten Banyumas Rp2.195.690
Kabupaten Purbalingga Rp2.195.571
Kabupaten Banjarnegara Rp2.038.005
Kabupaten Kebumen Rp2.121.947
Kabupaten Purworejo Rp2.127.641
Kabupaten Wonosobo Rp2.159.175
Kabupaten Magelang Rp2.316.890
Kabupaten Boyolali Rp2.250.327
Kabupaten Klaten Rp2.244.012
Kabupaten Sukoharjo Rp2.215.482
Kabupaten Wonogiri Rp2.047.500.
Kabupaten Karanganyar Rp2.288.366
Kabupaten Sragen Rp2.049.000
Kabupaten Grobogan Rp2.116.516
Kabupaten Blora Rp2.101.813
Kabupaten Rembang Rp2.099.689
Kabupaten Pati Rp2.190.000
Kabupaten Kudus Rp2.516.888
Kabupaten Jepara Rp2.450.915
Kabupaten Demak Rp2.761.236
Kabupaten Semarang Rp2.582.287
Kabupaten Temanggung Rp2.109.690
Kabupaten Kendal Rp2.613.573
Kabupaten Batang Rp2.379.702
Kabupaten Pekalongan Rp2.334.886.
Kabupaten Pemalang Rp2.156.000
Kabupaten Tegal Rp2.191.161
Kabupaten Brebes Rp2.103.100
Kota Magelang Rp2.142.000
Kota Surakarta Rp2.269.070
Kota Salatiga Rp2.378.951
Kota Semarang Rp3.243.969
Kota Pekalongan Rp2.389.801
Kota Tegal Rp 2.231.628.

3 dari 4 halaman

Terbongkar, Alasan UMP 2024 Tetap Naik Meski Tak Sesuai Tuntutan Buruh

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (5/10/2021). (Dok Kemnaker)

Sebelumnya diberitakan, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan alasan penghitungan upah minimum provinsi atau UMP 2024 yang tak bisa mengikuti keinginan buruh untuk naik 15 persen.

Adapun formulasi kenaikan UMP 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Dalam regulasi ini, penghitungan kenaikan upah minimum diatur berdasarkan nilai penyesuaian upah minimum provinsi, dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi plus indeks tertentu.

Indeks tertentu yang disimbolkan sebagai alpha ini berkisar antara 0,1-0,3. Indah mengatakan, indeks tersebut didapat sesuai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

"Indeks yang disimbolkan alpha untuk rumus UMP sesuai PP 51 memang sudah kami taro antara 0,1-0,3. Indeks itu kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kan (pertumbuhan ekonomi) tidak hanya ditopang ketenagakerjaan," terangnya, Selasa (21/11/2023).

Indah menyampaikan, sesuai hasil diskusi dengan Dewan Pengupahan unsur pakar yang terdiri dari akademisi di bidang ekonomi, demografi hingga statistic, ternyata kontribusi maksimal sektor ketenagakerjaan di suatu wilayah sekitar 30 persen.

4 dari 4 halaman

Kontribusi Sektor Tenaga Kerja

Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam konferensi pers Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau UU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja, Jumat (6/1/2023).

Bahkan, ia menyebut ada dua provinsi dimana kontribusi sektor tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahnya justru minus.

"Jadi ada sektor lain, energi, pertambangan, pariwisata, belaja pemerintah, pajak, ekspor impor. Ketenagakerjaan (kontribusinya) maksimal hanya 30 persen (terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah)," jelasnya.

"Sebenarnya, kalau lebih jujur, ada wilayah yg kontribusi ketenagakerjaannya malah minus. Maka kami ambil range 0,1-0,3. Sekali lagi, itu kontribusi ketenagakerjaan untuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah," tegas Indah.

Sehingga, Indah menekankan, besaran indeks tertentu yang tertuang dalam PP 51/2023 sudah sesuai kajian ekonomis dan demografis, jika dihitung berdasarkan rumus Dari total kompensasi tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

"Kalau bilang itu terlalu kecil, lho, itu faktanya. Itu lah ruang yang ada dalam PP 51, kita berikan otoritas bagi Dewan Pengupahan suatu provinsi untuk beri keputusan, antara tripartit di Dewan Pengupahan. Di dalamnya tak hanya pemerintah, ada serikat pekerja dan juga pakar/akademisi, pengusaha," tuturnya.

Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)

Jawa Tengah
Kota
Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa.
Lihat Selengkapnya
Jawa Tengah
Pertumbuhan Ekonomi
Bisnis
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana ekonomi mulai tumbuh dan mengalami perkembangan.
Lihat Selengkapnya
Pertumbuhan Ekonomi
Semarang
Kota
Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah
Lihat Selengkapnya
Semarang
UMK
umk 2024
UMK Jawa Tengah