Tingkatkan SDM, BKI Gelar Sertifikasi Pegawai Teknis

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey.

Liputan6.com, Jakarta PT BKI (Persero) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei berkomitmen untuk terus memberikan manfaat dan kontribusi kepada masyarakat serta stakeholder.

Salah satunya dengan membuat kegiatan Sertifikasi Juru Las bersama Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) cabang Kalimantan Timur di PT Karya Pacific Tehnik Shipyard, Samarinda yang diikuti oleh 70 peserta.

Turut hadir Ketua DPC IPERINDO Kalimantan Timur, Hj. Untung Surapati SE MM, Direktur Hubungan Kelembagaan BKI/IDSurvey, Andry Tanudjaja yang diwakili oleh Kepala Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BKI, Rudi Sunaryadi, Kepala Cabang Utama BKI Klas Samarinda, Dr. Arief Nurcahyo ST MH, Direktur Utama PT Karya Pacific Tehnik Shipyard, Minardi Sutomo Bsc, dan Direktur KSOP Samarinda, Andi Valentino.

Direktur Hubungan Kelembagaan BKI/IDSurvey, Andry Tanu mengatakan setiap perusahaan dituntut untuk memiliki ahli dalam bidangnya masing-masing tidak terkecuali dalam bidang perkapalan dan merupakan salah satu persyaratan dari klasifkasi.

"Ini setiap galangan kapal harus memiliki juru las yang bersertifikat," kata Andry Tanu di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Hadapi Persaingan

Dia menambahkan melalui program Corporate Social Responbility atau TJSL ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama juru las dalam menghadapi persaingan antar galangan baik skala nasional maupun internasional.

"Hal ini juga termasuk dalam rangkaian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan bagian dari pemenuhan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) nomor 4 yaitu Pendidikan yang Berkualitas," tandasnya.

2 dari 3 halaman

BKI Terus Tingkatkan Keselamatan Maritim Nasional

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI berhasil mendapatkan Statement of Compliance (SOC)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda TNI Abdul Rivai Ras, melakukan kunjungan kerja ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI beberapa waktu lalu.

Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kemaritiman, dalam rangka mendorong keselamatan pelayaran dan keamanan maritim Nasional.

Direktur Operasional PT BKI, R. Benny Susanto, menyambut baik kunjungan kerja dari Kemenko Polhukam dan mengharapkan adanya koordinasi lanjutan terkait masalah krusial sehubungan dengan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim di Indonesia.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan dari Menko Polhuman, karena memang tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mencapai pelayaran dan keamanan maritim Indonesia yang lebih baik lagi. Apalagi BKI merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan survei serta sertifikasi berstandar internasional, bagi kapal-kapal berbendera Indonesia,” kata Benny, Senin (23/10/2023).

Sementara itu Rivai menuturkan, keselamatan pelayaran nasional maupun internasional, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dimanapun berada, harus mendapatkan perhatian besar.

Seperti diketahui, saat ini Indonesia sukses mempertahankan status daftar putih atau White List Tokyo MoU 2022. Hal ini merujuk kepada Laporan Tahunan atau Annual Report yang dirilis Tokyo MoU pada Mei 2023.

“Kunjungan kami bertujuan untuk memantau dan menilai kinerja PT BKI sebagai Recognized Organization (RO) dalam mematuhi standar internasional. Hal ini termasuk pemantauan kapal-kapal high risk yang dapat mengancam keselamatan maritim nasional, guna memberi rekomendasi kepada Presiden RI melalui Menko Polhukam,” ucap Rivai.

3 dari 3 halaman

Status Pelayaran Indonesia

Indonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.

Status White List Tokyo MOU merupakan pengakuan atas compliance kapal-kapal Indonesia terhadap aturan dan konvensi IMO di pelabuhan-pelabuhan negara anggota Tokyo MOU.

“Ada manfaat yang sangat besar apabila Indonesia berada di posisi whitelist seperti sekarang ini. Adanya Indonesia di posisi whitelist, akan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor, sehingga menghadirkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu kita tingkatkan lagi kualitas dan performa keselamatan serta keamanan kapal-kapal berbendera Indonesia,” ujar Benny.