Tak Harus Bangun Gedung Baru, Pemda Diminta Bikin MPP Digital

Seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, Kementerian PANRB juga mendorong penyelenggaraan MPP ke arah pelaksanaan MPP Digital. Diah mengatakan, MPP Digital dibangun untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di MPP dalam satu aplikasi agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara terpadu.

"Kehadiran MPP Digital diharapkan akan mendorong efisiensi anggaran di pemerintah daerah karena aplikasi ini bersifat berbagi pakai sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengembangan sistem secara mandiri oleh masing-masing daerah," ungkapnya.

Selain itu, petugas pelayanan publik juga dimudahkan dengan adanya penyederhanaan proses bisnis sehingga proses manual yang sebelumnya harus dilakukan dapat diminimalisir. Disampaikan, sebagai percontohan tahap awal, MPP Digital telah diimplementasikan di 21 daerah.

"Sebanyak 21 daerah ini merupakan keterwakilan dari wilayah yang ada di Indonesia, 6 kabupaten/kota di Pulau Sumatera, 11 kabupaten/kota di Pulau Jawa, 3 kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, dan 1 kabupaten di Pulau Sulawesi," jelas Diah.

Adapun bagi pemerintah daerah yang belum memiliki MPP secara fisik, juga dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan MPP Digital.

Layanan yang disediakan pada tahap awal yaitu delapan layanan bidang administrasi kependudukan, dan 31 layanan bidang perizinan tenaga kesehatan dengan kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Kementerian Kesehatan melalui integrasi SISDMK. Sehingga ada optimalisasi proses bisnis yang meminimalisir proses unggah data masyarakat.

"Hal ini terbukti dengan meningkatnya kecepatan pelayanan dimana izin tenaga kesehatan secara manual biasanya memakan waktu antara satu sampai dua minggu, sedangkan dengan menggunakan MPP Digital hanya membutuhkan waktu setengah jam atau maksimal 1 jam dalam memproses permohonan," imbuh Diah.

Selain itu, telah diterapkan Face Recognition (FR) yang terintegrasi dengan database kependudukan Kementerian Dalam Negeri. "Dalam penerapan MPP Digital pada tahap awal, dilakukan uji coba pada 21 kabupaten/kota dimana saat ini telah tercatat lebih dari 6.000 masyarakat telah memiliki akun MPP Digital dan lebih dari 2.000 permohonan layanan izin tenaga kesehatan telah diajukan dalam sistem," terangnya.