Kemenkeu Pastikan Arah Kebijakan PNBP 2024 untuk Jaga Kelestarian Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta Penguatan tata kelola dan proses bisnis, peningkatan kualitas layanan, serta kelestarian lingkungan hidup menjadi hal yang difokuskan Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2024.

Direktur PNBP SDA dan KND Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Rahayu Puspasari membeberkan bahwa realisasi PNBP tertinggi terjadi pada 2022 dalam periode sejak 2019. Dirinya menyebut, untuk APBN 2024, proyeksi PNBP kembali turun ke Rp492,0 triliun.

"Realisasi PNBP tertinggi terjadi di tahun 2022, mencapai Rp 595,6 triliun," bebernya.

Jika menilik data LKPP dan SPAN mencatat bahwa realisasi PNBP pada 2019 mencapai Rp409,0 triliun. Hal tersebut pun diikuti oleh penurunan di tahun 2020 menjadi Rp343,8 triliun.

"Penurunan yang mencapai 15,9% ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Namun tumbuh menjadi Rp458,5 triliun pada 2021," ujar Puspa.

“Fluktuasi pertumbuhan PNBP terutama dipengaruhi perkembangan harga komoditas minyak mentah, minerba, CPO, serta inovasi layanan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa realisasi PNBP hingga bulan Agustus mencapai Rp402,8 triliun atau menyentuh 91,3% dari target APBN.

“Utamanya berasal dari peningkatan pendapatan SDA dan KND,” ungkap Puspa. Tantangan dan Arah Kebijakan PNBP

Puspa menyebut bahwa terdapat beberapa tantangan penyerapan PNBP di berbagai sektor, salah satunya Sumber Daya Alam (SDA). Dirinya menjelaskan, salah satu tantangan PNBP dari sisi SDA adalah pemanfaatan yang belum optimal.

"Masih terdapat beberapa tantangan seperti pemanfaatan yang ilegal seperti illegal fishing, illegal mining, dan illegal logging,” sebutnya.

“Dengan tantangan tersebut, kebijakan PNBP pada APBN 2024 diarahkan kepada pemanfaatan SDA agar lebih optimal dengan cara optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan profitabilitas, persepsi investor, regulasi dan covenant disertai perluasan perbaikan kinerja," jelas Puspa.

Selain itu, dirinya membeberkan arah kebijakan PNBP pada sektor migas. Menurut Puspa, arah kebijakan tersebut akan berfokus pada pembuatan kebijakan yang mengarah pada penyempurnaan regulasi secara lebih komprehensif dan optimalisasi tata kelola aset hulu migas.

"Lalu implementasi penuh digitalisasi data hulu migas melalui sistem informasi terintegrasi untuk efektivitas pengawasan dan pelaporan migas," beber Puspa.

Selanjutnya, untuk kebijakan PNBP SDA nonmigas memiliki fokus dan prioritas masing-masing.

"Sementara untuk PNBP SDA non migas, kebijakan diarahkan pada fokus masing-masing sumber pendapatan. Pendapatan SDA minerba akan memperhatikan moderasi harga komoditas," imbuhnya.

Ia juga mengatakan, arah kebijakan sektor minerba diprioritaskan pada peningkatan kualitas pengelolaan melalui pengawasan/pemeriksaan bersama antar instansi. Pada sektor kehutanan akan berfokus pada perbaikan tata kelola, implementasi perizinan, serta optimalisasi produksi. Puspa pun menambahkan, sektor perikanan akan berfokus pada kebijakan pengelolaan pemanfaatan SDA perikanan berbasis Legal Regulated Reported Fishing (LRRF).

"Sedangkan untuk sektor panas bumi akan mengarah pada kebijakan percepatan produksi, efisiensi, dan pemanfaatan information and communication technology (ICT)," kata Puspa.

2 dari 3 halaman

Arah Kebijakan PNBP K/L

Selain itu, Kementerian/Lembaga juga menjadi instrumen dari arah kebijakan PNBP di tahun 2024. Salah satunya dengan melakukan transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola serta penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap investasi yang dilakukan.

"Arah kebijakan PNBP juga meliputi adanya pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap usaha BUMN sebagai agen perubahan agar mendorong BUMN yang lebih baik," kata Puspa.

Sementara itu, dalam menghadapi tantangan penyesuaian tarif PNBP yang disertai peningkatan kualitas layanan dengan tetap menjaga daya beli, daya saing, dan stabilitas perekonomian, pemerintah pada tahun 2024 akan menempuh beberapa kebijakan antara lain;

Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan
Penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalian potensi
Penguatan regulasi melalui pengawasan PNBP dan penyempurnaan pola tarif
Peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait
Peningkatan kompetensi SDM
Optimalisasi pengelolaan asset BMN agar lebih produktif
Perluasan pemanfaatan sistem informasi

Diproyeksikan Jadi Kontributor Terbesar

Puspa menjelaskan bahwa berdasarkan layanan utama yang diberikan kepada masyarakat, PNBP K/L diproyeksikan dapat memberikan kontribusi terbesar di tahun 2024.

"Kinerja Kemenkominfo sebagai salah satu dari enam kontributor terbesar PNBP K/L mengalami pertumbuhan yang signifikan," jelasnya.

"Utamanya Kemenkominfo melakukan optimalisasi PNBP dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi serta potensi PNBP terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kemenkominfo berupa penyesuaian tarif dan jenis PNBP baru," tambah Puspa.

Dengan kontribusi dari Kemenkominfo, instansi tersebut menjadi kontributor terbesar dalam RAPBN 2024 dengan 65,5% dari total PNBP K/L. Jenis PNBP baru ini meliputi antara lain beberapa jenis sertifikasi/pengujian perangkat telekomunikasi, BHP Sertifikasi Elektronik, pelatihan fungsional, penggunaan sarana dan prasarana, serta denda administratif.

3 dari 3 halaman

Tantangan Badan Layanan Umum

Beralih ke Badan Layanan Umum (BLU), layanan ini mendapati tantangan seperti menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas dan affordability, volatilitas harga komoditas, perlunya kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, serta peningkatan efisiensi operasional.

Pasalnya, pendapatan APBN dan pendapatan jasa layanan BLU (PNBP) merupakan sumber utama penerimaan pada Badan Layanan Umum sebagai resource dalam pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, arah kebijakan BLU pada 2024 meliputi beberapa hal, seperti peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi, integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas, inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU serta modernisasi kelengkapan layanan.

Selain itu, arah kebijakan BLU pada 2024 juga mencakup inovasi sumber pendanaan atau pembiayaan dalam rangka peningkatan transformasi ekonomi dan modernisasi kelengkapan layanan.

(*)

kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
Penerimaan Negara Bukan Pajak
copywriter