Revisi UU IKN Bisa Muluskan Jalan Investor

Lebih lanjut, Suharso mengungkap hal yang juga direvisi adalah aturan soal pengelolaan anggaran oleh Badan Otorita IKN Nusantara. Dengan kedudukannya sebagai otorita sebagai pengguna anggaran dan barang, menyebabkan OIKN tak bisa leluasa dalam pengelolaan dan pembiayaan.

Sehingga perlu peurbahan untuk memberikan kewenangan otorita sebagai pengelola anggaran dalam kedudukannya sebagai pemerintah dserah khusus. Sedangkan terkait perubahan pengelolaan keuangan dalam hal pengelolaan barang juga dilakukan perubahan yang sama yaitu memberikan kewenangan otorita sebagai pengelola barang dalam kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus.

"Pada bagian pengelolaan keuangan dalam kaitannya pembiayaan, diperlukan pengalihan kedudukan otorita dari oengguna menjadi pengelola anggaran/barang agar otortia dapat melaksanakan kegiatan 4P secara mandiri," terangnya.

Dia menyebut, proses perubahan ini akan melalui masa transisi dari Otorita sebagai pengguna anggaran menjadi pengelolaa keuangan pelaksanaan pemerintah daerah khusus (Pemdasus).

"Pengelolaan keuangan otorita tidak langsung menjasi oengelolaan keuangan pemdasus. Maka transisi tersebut bertujuan untuk menilai kesiapan otorita secara kelembagaan untuk mengelola keuangan Pemdasus," kata dia.

Risiko apabila ketentuan yang saat ini berlaku tidak diubah, otorita tidak secara leluasa mengelola keuangannya sendiri sebagai pemerintah daerah khusus. Karena masih berkedudukan sebagai oengguna anggaran baramg dan belum diatur peran pengelolaan keuangannya sebagai pemerintah daerah khusus. 

"Otorita juga tidak memiliki kemampuan pembaiayaan sehingga tidak bisa melakukan investasi secara langaung, termasuk untuk mendirikan badan usaha miliknya sendiri," jelas dia.