Sukses

Sri Mulyani Usul Anggaran Infrastruktur hingga Rp 477,5 Triliun, Salah Satunya buat IKN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran prioritas tahun 2024 untuk klaster infrastruktur sebesar Rp396, triliun hingga Rp477,5 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi seperti ICT, energi, pangan dan konektivitas.

“Infrastrutur kita akan terus konek,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Sri Mulyani membeberkan, pemerintah telah banyak mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera.

“Sebetulnya yang cukup besar untuk membangun lintas Sumatera itu penggunaan APBN-nya luar bisa besar,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah banyak mengalokasikan APBN untuk membangun jalan tol trans Sumatera. Mengingat jalan tol yang dibangun dari utara hingga selatan yang bisa mengkoneksikan berbagai sentra produksi.

“Jadi sebetulnya yang mendapatkan benefit besar ini Sumatera dari sisi infrastruktur jalan tol karena dibangun dari utara-selatan dan mengkonek sentra-sentra pproduksi,” kata dia.

Besarnya APBN yang telah dikucurkan untuk Sumatera, diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga roda perekonomian tidak bertumpu di Pulau Jawa saja.

“Kita harap Sumatera bisa menyumbangkan pertumbuhan secara lebih tinggi dan stabil, karena ketergantungan terhadap jawa ini bisa terdistribusi ke daerah-daerah lain,” kata dia.

Selain itu, besarnya usulan anggaran infrastruktur akan digunakan juga untuk mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara bertahap dan berkelanjutan. Khususnya untuk pembangunan infrastruktur konektivitas.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Terbesar, Sri Mulyani Bongkar Pemerintah Kucurkan Anggaran Infrastruktur ke Sumatera hingga Rp 71,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 203,5 triliun sampai akhir April 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan nasional, jalan daerah baik tol maupun non tol.

“Sebanyak Rp203,5 triliun anggaran yang telah dibelanjakan untuk jalan raya baik jalan tol maupun jalan tol,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (22/5).

Sri Mulyani menjelaskan anggaran infrastruktur ini  terbesar disalurkan ke Pulau Sumatera sebesar Rp 71,5 triliun. Terbesar digunakan untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera tahap kedua sebesar Rp 28,9 triliun. Anggaran tersebut merupakan tambahan dari alokasi sebelumnya Rp3,3 triliun.

“Pembangun jalan tol Sumatera tahap kedua capai Rp28,9 triliun,” kata Sri Mulyani

Kemudian untuk jalan daerah sebesar Rp 20,3 triliun. Pembangunan jalan baru sepanjang 119 km sebesar Rp1,0 triliun. Untuk Preservasi (perawatan) jalan sepanjang 14.773 km sebesar Rp 9,7 triliun. 

Pembangunan jembatan sepanjang 6.447 meter sebesar Rp 900 miliar, dan preservasi jembatan sepanjang 141.469 m sebesar Rp 800 miliar. Selanjutnya, anggaran untuk jalan yang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 3,8 triliun.  Terakhir untuk pengadaan lahan jalan sebesar Rp 2,8 triliun. 

“Jadi kalau dilihat per pulau ini, Sumatera menjadi yang terbesar mendapatkan alokasi anggaran buat jalan baik daerah, nasional,  jalan tol dan jalan non tol,” kata dia mengakhiri. 

 

Reporter: Anisyah Alfaqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Jalan Rusak di Daerah Bukti Kesenjangan Pembangunan, Proyek Infrastruktur Jokowi Tak Efektif?

Informasi seputar jalan rusak di Lampung membuka mata publik akan kualitas jalanan daerah yang di bawah standar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menunjukkan, jalan rusak mencapai 174.298 km atau 31,91 persen dari total panjang dari panjang seluruh Indonesia yang mencapai 546.116 km.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai fakta tersebut jadi bukti terjadinya kesenjangan pembangunan infrastruktur antara proyek milik pemerintah pusat dan daerah (pemda).

"Kesenjangan pembangunan infrastruktur jalan masih dirasakan masyarakat. Terutama infrastruktur jalan banyak yang belum tersentuh dan berbanding terbalik dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat. Sejumlah jalan rusak di daerah seakan seakan sulit tersentuh anggaran pembangunan dari pusat," ungkapnya, Senin (22/5/2023).

Menurut dia, kondisi ini berbanding 180 derajat dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya, yang berkomitmen menggenjot pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjadi penggerak ekonomi suatu negara.

"Namun faktanya, di republik ini kesenjangan infrastrukturnya masih jauh. Di tengah gencarnya pembangunan jalan tol Trans Jawa, Tran Sumatera dan lainnya. Nyatanya, ada ketimpangan antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional yang jauh kata layak," bebernya.

"Entah itu rusak atau belum diaspal, hingga kendaraan sulit untuk melintas. Alhasil, roda perekonomian yang harus bisa menyentuh ke dusun-dusun jelas bisa terhambat," ujar Djoko.

 

4 dari 4 halaman

Pembagian Kewenangan

Padahal secara regulasi, sudah ada pembagian kewenangan membangun jalan. Tanggung jawab jalan nasional berada di pemerintah pusat, jalan provinsi tanggungjawab gubernur, jalan kabupaten/kota tanggung jawab bupati/walikota.

Djoko menyebut, buruknya tata kelola pemerintahan turut memperparah kondisi jalan di daerah. Andai ada anggaran untuk pembangunan infrastrutur jalan, kerap anggaran itu dikorupsi oleh oknum kepala daerah. Karena anggaran terbesar dalam APBD adalah membangun infrastruktur jalan.

"Biaya logistik juga tergantung dari kondisi infrastruktur jaringan jalan yang tersedia. Selain juga harus meniadakan pungli di sepanjang jalan dan campur tangan oknum aparat penegak hukum dalam proses penimbangan kendaraan di jembatan timbang," tegas dia.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini