Pemprov Aceh Buka Peluang Bank Konvensional Beroperasi Lagi, Ini Kata Wapres

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk melakukan revisi Qanun (peraturan daerah) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tujuannya, untuk membuka peluang mengembalikan operasional bank konvensional ke Tanah Rencong.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihak otoritas sebenarnya sudah lama pasang mata terhadap Qanun tersebut. Termasuk kesiapan bank syariah dalam melayani masyarakat Aceh.

"Sebenarnya pada saat penyusunan Qanun tersebut OJK telah menyampaikan saran dan concern (kekhawatiran) terkait dampak pemberlakuan pengaturan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, perekonomian, dan kesiapan bank syariah di Aceh," ujar dia kepada Liputan6.com, Selasa (23/5/2023).

Menurut dia, perbankan merupakan layanan yang diperlukan oleh masyarakat, baik untuk modal usaha, transaksi sistem pembayaran, dan transaksi keuangan lainnya. Layanan ini penting untuk mendukung perekonomian, termasuk di Aceh.

"Oleh karena itu, seharusnya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus selalu memperhatikan hal tersebut, agar tidak merugikan kepentingan masyarakat umum dan kemajuan perekonomian," ungkapnya.

Dian mengutarakan, Indonesia menganut dual banking system, dimana bank konvensional dan bank syariah berkembang secara berdampingan.

Selain itu, dalam Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah & Perbankan Konvensional, tidak ada batasan bahwa di suatu daerah hanya diperbolehkan satu jenis bank saja.

"Biarkan masyarakat yang memilih untuk menggunakan bank konvensional atau bank syariah. Akan terasa aneh dalam suatu negara apabila satu provinsi boleh melarang bank konvensional beroperasi, sementara ada provinsi lain yang melarang bank syariah beroperasi," imbuh Dian.

Sehingga, ia menyimpulkan, tugas pemerintah adalah memastikan opsi untuk memilih jenis perbankan tersedia, dan menjamin dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

"Tanpa kepastian hukum seperti itu, maka tidak mudah untuk menjamin bahwa revisi yang sedang dipertimbangkan saat ini tidak akan direvisi lagi di masa depan," pungkas Dian. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh membuka peluang untuk mengembalikan operasional bank konvensional ke Aceh. Selama ini masyarakat di Aceh hanya dilayani oleh bank syariah saja.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan, pemerintah Aceh tengah mencoba untuk merevisi Qanun (peraturan daerah) Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

"Penyempurnaan qanun itu membuka kembali peluang bagi perbankan konvensional untuk kembali beroperasi di Aceh," kata Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Senin (22/5/2023).

Seperti diketahui, pasca pemberlakuan qanun LKS sejak 2018, semua bank konvensional keluar dari Aceh. Sehingga saat ini di Aceh hanya memiliki dua bank yakni Bank Aceh Syariah (BAS) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Terhadap rencana revisi, Pj Gubernur Aceh juga telah menyerahkan rencana perubahan qanun LKS tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk kemudian dapat dilakukan pembahasannya oleh parlemen Aceh.

MTA menjelaskan, pada dasarnya Pemerintah Aceh sepakat atas rencana revisi qanun LKS, dan secara khusus juga telah menyurati DPRA sejak Oktober 2022 lalu terkait peninjauan peraturan tersebut.

Wacana perubahan ini, kata MTA, merupakan aspirasi masyarakat terutama para pelaku dunia usaha, karena itu kemudian perlu dikaji dan analisa kembali terhadap dinamika dan problematika dari pelaksanaan qanun LKS selama ini.