Jadi Hama Bagi Industri Fintech, Begini Jurus Akseleran Perangi Kredit Macet

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa NPL disebut seperti hama karena bila NPL itu tidak dikendalikan akan mematikan usaha Fintech itu sendiri.

"Jadi ini challenge yang menurut saya penting banget karena kalau NPL tinggi pemberi pinjamannya rugi, kalau pemberi pinjaman rugi, mereka akan kabur ya nggak ada fundingnya selesai marketplace. nah inilah challenge yang perlu make sure assessment harus dilakukan secara prudent," katanya.

Oleh karena itu, Ivan telah memiliki sejumlah strategi untuk mengendalikan kredit macet di perseroannya. Pertama, melakukan assessment pinjaman secara prudent dan seksama.

"Jadi kita lihat borrower itu nggak asal kita pinjamin duit tapi make sure borrower itu memang layak. Lihat layaknya dari mana sih? kita lihat dari sisi keuangannya, kita lihat lagi invoice atau PO Financing-nya, kita lihat underlying-nya sama credit history-nya. Ini semua digabung untuk melihat orang ini layak atau tidak. itu step satu ya," papar alumni Fakultas Hukum, Universitas Indonesia tersebut.

Kemudian langkah kedua, Akseleran menerapkan joint account arrangement di mana rekening pembayaran invoice akan masuk ke rekening debitur yang dikontrol bersama-sama Akseleran.

"Jadi dia tuh nggak bisa keluarin uang tanpa otoritasi dari kita," tambahnya.

Selanjutnya, apabila kedua langkah tersebut tetap berpotensi menjadi NPL, Akseleran masih punya jurus terakhir yakni credit insurance yang dapat meng-cover pinjaman tertunggak hingga 99 persen.

"Nah di sinilah peran lapis terakhir kita jagain dengan yang namanya credit insurance. kita punya credit insurance yang bisa cover 99% dari pokok pinjaman yang tertunggak. Efeknya ya TKB90 kita bagus di level 99,5 persen," ungkap lulusan S2 Queen Mary University of London ini.

Melalui strategi tersebut, Ivan berharap Akseleran dapat berkontribusi nyata bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia dan mengurangi funding gap-nya yang begitu besar.

"Saya ingin punya andil untuk bantu UMKM apalagi di Indonesia ada funding gap yang diderita UMKM. Menurut OJK itu funding gap-nya bisa Rp1.000 sampai Rp 2.000 triliun per tahun dan ini makin membesar tiap tahunnya," imbuhnya.

Menurut pria kelahiran Jakarta, 36 tahun silam ini, tingginya funding gap tersebut karena skala dan jumlah UMKM semakin besar namun tidak diimbangi dengan kemudahan akses pendanaan bagi UMKM itu sendiri.

"Kenapa ada funding gap? karena ketika mereka meminjam, produk yang ditawarkan itu selalu membutuhkan agunan dalam bentuk tanah dan bangunan. Ini nggak cocok dengan usaha kecil menengah. Mereka kebanyakan nggak punya tanah dan bangunan dan kalaupun punya nggak cukup meng-cover modal kerjanya," pungkasnya.

Berangkat dari hal tersebut, hadirlah Akseleran yang menawarkan konsep baru pendanaan bagi UMKM yakni crowdfunding yang akan menghubungkan si pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan produk pinjaman berbasis cashflow.

"Itu akan sangat membantu men-tackle funding gap tadi sambil skalian kita buka opportunity kepada masyarakat luas untuk berinvestasi pendanaaan," tutup Ivan yang juga menjabat sebagai ketua bidang hukum, etika dan perlindungan konsumen, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).