Jelang Lebaran, Pemerintah Kebut Impor Daging dan Kedelai

Dia menyebut izin impor sejumlah komoditas pangan dasar yang telah dikeluarkan. Dia juga meyakini itu bisa segera dieksekusi sebelum bulan Ramadan 2023 yang tinggal menunggu beberapa hari lagi.

“Ya semua kan sudah. Kedelai, ya itu. Terus terigu, gula, apa lagi ya, daging. Semua lah sudah siap, mudah-mudahan, Insya Allah," ungkap Mendag.

Lebih khusus, dia menyoroti izin impor gula yang di pasar internasional terus mengalami kenaikan harga. 

"Impor gula udah ada banyak, siap. Mungkin harganya ya sekarang. Harganya kan saya dapat informasi harga internasionalnya naik. Kalau harga internasional naik tentu pengusaha kita kan lihat," tuturnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran buka puasa bersama untuk jajaran pejabat pemerintah akan dialihkan menjadi anggaran bantuan kepada masyarakat, seperti untuk bantuan bahan pangan pokok.

"Saya, semua, tidak boleh buka puasa bareng. Itu maksudnya kalau ada anggaran, anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu," kata Zulkifil di Istana Kepresidenan, dikutip dari Antara, Kamis, Jumat (24/3/2023).

Zulkifli mengatakan anggaran buka puasa bersama di kalangan pejabat pemerintahan akan lebih bermanfaat jika bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga. Tapi, kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi yang di kementerian, anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat," kata Zulkifli.

Sebelumnya, beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia dan ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga.

Surat itu berisi arahan Presiden Joko Widodo yang berisi tiga poin, yakni: pertama soal penanganan COVID-19 yang saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Kedua, peniadaan pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H dan ketiga, Menteri Dalam Negeri diminta menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Kamis (23/3) mengklarifikasi bahwa surat berisi arahan Jokowi tersebut ditujukan hanya kepada para menteri/pejabat pemerintahan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.