Sukses

Ekonomi Digital Buka Peluang Kerja Besar Bagi Perempuan, Tapi Ada Syaratnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, ekonomi digital dan ekonomi hijau memberikan kesempatan atau peluang kerja besar untuk kaum perempuan.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, ekonomi digital dan ekonomi hijau memberikan kesempatan atau peluang kerja besar untuk kaum perempuan.

Hal itu diutarakannya saat jadi pembicara dalam acara Empowering Women to Shape the Future of Jobs yang diselenggarakan Bank Dunia, Selasa (21/2/2023).

Sri Mulyani mengajak seluruh pemangku kepentingan agar bisa memastikan, kaum Hawa dalam tren baru ini bukan hanya punya kesempatan kerja yang setara, tapi juga harus benar-benar direalisasikan, khususnya dalam bidang pekerjaan seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau.

Pertama, kita harus memastikan, segala rintangan untuk perempuan agar bisa berpartisipasi dalam dua bidang pekerjaan itu sangat penting. Biasanya, hambatan ini datang dari keluarga, nilai budaya, bahkan interpretasi agama dan juga hukum," kata Sri Mulyani.

Kedua, Sang Bendahara Negara melanjutkan, perempuan kerapkali dipersepsikan tidak cukup kompeten untuk beberapa bidang pekerjaan.

"Itu kenapa saya sangat menyambut inisiatif membentuk politeknik. Sehingga kita bisa lebih banyak mempromosikan perempuan untuk bisa lebih memenuhi syarat, dan juga partisipasi tidak hanya di pendidikan dasar, tapi juga pendidikan tinggi," imbuhnya.

Berikutnya, kata Sri Mulyani, perempuan juga penting untuk meningkatkan literasi digitalnya. Pasalnya, kaum Hawa seringkali jadi korban dari fintech ilegal, lantaran tidak mengerti literasi digital.

Kendati demikian, ia melihat adanya secercah harapan bagi perempuan untuk menjemput peluang kerja di sektor ekonomi digital. Khususnya setelah Indonesia berhasil melewati masa pandemi Covid-19.

"Jadi saya bisa melihat adanya peluang dalam hal ekonomi digital, bisa terlihat selama pandemi ketika banyak orang harus bekerja dari rumah (WFH). Selama pandemi, banyak juga perempuan yang kesulitan karena situasi ini. Namun juga pada saat yang sama ada kesempatan baru di sana," tuturnya.

"Indonesia semakin terus beranjak pada digital. Banyak bisnis sekarang beralih ke platform digital, digital marketplace. Itu juga menawarkan perempuan agar bisa lebih fleksibel, bekerja dari rumah sambil mengurus anak. Tapi di sisi lain mereka bisa lebih produktif, memanfaatkan kemampuan wirausahanya untuk meraih akses pasar," tandasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Pakai Instrumen Ini Bantu Tangani Kasus Kekerasan pada Perempuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) akan ikut hadir membantu penanganan kasus kekerasan pada perempuan. 

Hal itu disampaikan Sri Mulyani setelah menghadiri pertemuan dengan Komnas Perempuan pada Rabu (11/1).

"Isu-isu kekerasan terhadap perempuan harus ditangani dan disudahi!," tulis Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagramnya @smindrawati, dikutip Kamis (12/1/2023).

"Saya menyimak penjelasan saat bertemu dengan @komnasperempuan Rabu siang (11/1) bahwa jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 3.600 kasus sepanjang 2022," lanjut Menkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan, ada beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan, di mana mayoritas merupakan kasus KDRT. Di berbagai daerah, terlihat penanganan pasca bencana tidak memperhatikan gender.

Selain itu, perempuan pekerja informal seperti PRT dan pekerja rumahan juga belum mendapat perlindungan. Adapun kesenjangan penghasilan antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Menkeu juga menyebut, banyaknya kasus kekerasan seksual di tempat kerja, salah satunya yang berbasis gender online. 

"Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan #APBNKita harus hadir memberikan perhatian khusus untuk mendukung penangan dan pencegahan terhadap kekerasan ini," jelasnya.

 

3 dari 3 halaman

Instrumen APBN

Sri Mulyani melanjutkan, ia mendukung gagasan agar instrumen APBN #UangKita melalui program LPDP dapat mengakomodasi kebutuhan akan tenaga konseling dari isu kekerasan.

"Begitu juga perbaikan fasilitas seperti call center untuk pengaduan dan penanganan korban kekerasan dan fasilitas perkantoran lainnya," sambungnya. 

Kementerian Keuangan sendiri telah menerbitkan Surat Edaran mengenai zona bebas kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja.

"Saya harap inisiatif serupa juga dilaksanakan secara baik di instansi pemerintah maupun swasta," ujar Sri Mulyani.

"Dari pertemuan ini saya juga belajar bahwa meningkatnya jumlah pengaduan kasus ini menandakan perempuan kini semakin memiliki kesadaran dan keberanian dalam mengungkapkan kasus kekerasan yang dialami," katanya.

"Mari bersama kita berjuang melawan dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan!," tutup Sri Mulyani.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.