Tiap Kumpulkan 1 Ton Sampah, Pemda Dapat Insentif Rp 500 Ribu

Peringatan Hari Sampah di TPST Bantar Gebang — Suasana TPST Bantar Gebang saat peringatan Hari Sampah Nasional di Bekasi, Senin (21/2/2022). Hal ini bertujuan dapat membantu penanganan sampah daur ulang menjadi barang yang bermanfaat serta bermakna. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, mengatakan Pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu kepada pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengumpulkan satu ton sampah.

"Menkeu (Sri Mulyani) akhirnya memberikan subsidi untuk collect sampah Rp 500 ribu per ton," kata Siti Nurbaya Bakar saat ditemui di Gedung AA Maramis Kemenko Perekonomian, Kamis (22/22/2022).

Menteri KLHK mengungkapkan, pemberian insentif ini dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Pemda. Lantaran, hingga kini masih banyak daerah yang belum benar dalam menangani masalah sampah. Padahal anggarannya sudah ada.

"Tapi kan Pemdanya mesti ngerti bagaimana cara collect dan merencanakannya, itu sudah bolak balik, paling baru 2-3 kota yang mulai raih perecananya, tapi ternayta juga ini harus didalami lebih jauh," ujarnya.

Kata Siti Nurbaya, berdasarkan Undang-undang persampahan kebanyakan urusan sampah adanya di kabupaten kota, dan biasanya di kabupaten kota itu adanya di APBD.

Kendati begitu, lanjutnya, nanti dana insentif yang diterima Pemda dari hasil pengumpulan sampah ini akan dimasukkan dalam APBD. Sehingga bisa digunakan untuk sarana dan prasanan sistem pengelaan sampah di wilayah yang bersangkutan.

Jika permasalahan sampah ini terkelola dengan baik di setiap Pemerintah Daerah, maka pemerintah pusat akan dengan mudah melihat daerah mana saja yang belum mengelola sampah.

"Kalau sekarang sudah ada database persampahannya, kita mungkin bisa bersinergi dari laporan daerah. Tapi kan yang paling penting dilihat di lapangan, sampahnya masih ada enggak," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sebenarnya anggaran insentif untuk pemda terkait permasalahan ini sudah pernah dibahas.

"Itu sudah dibahas di 2022, bahkan di rapat koordinasi waktu itu dengan beberapa kementerian dan pemda. Nanti saya cek. Tapi kalau tidak salah sudah ada Rp 187 miliar di APBN 2022 mengenai tipping fee ini. Nanti saya cek angkanya," pungkas Menkeu.

Setiap hari, jumlah volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang sebanyak 6.500-7.000 ton dari Provinsi DKI Jakarta.

2 dari 3 halaman

Jokowi: Sejak Jadi Wali Kota sampai Sekarang Urusan Sampah Tak Pernah Beres

Sampah menjadi masalah menahun di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Jokowi sampai mengeluh masalah sampah ini tak selesai sejak ia menjadi Wali Kota Solo sampai akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden.

"Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang urusan sampah belum pernah yang namanya beres," ungkap Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pengelola Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Pengelolaan sampah rencananya akan menggunakan teknologi end generator yakni mengolah sampah untuk dijadikan sumber energi listrik. Rencananya skema penyelesaian sampah ini akan diterapkan di Solo. Namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

"Mau membuat end generator saja urusan yang namanya tapping fee ini sampai sekarang di Solo belum. Padahal sudah 20 tahun yang lalu sudah kita mulai. Sampai sekarang belum beres," ungkapnya.

Tak hanya itu, masalah sampah di DKI Jakarta juga belum selesai. Penyelesaian sampah di Sunter, Jakarta Utara belum juga beres sejak dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi Gubernur DKI di Sunter itu kita mulai tapi sampai sekarang saya tidak jadi gubernur pun belum. Padahal sudah kita rencanakan," ungkapnya.

Dia pun menyangsikan masalah sampah di DKI ini akan selesai dalam waktu dekat. Apalagi tahun depan sudah masuk tahun politik. Kalau tidak segera dieksekusi dia meyakini akan kembali mundur penyelesaiannya.

"Hati-hati Pak bisa mundur lagi. Kalau masih 2023 ini saya masih sanksi," ungapkapnya.

3 dari 3 halaman

Bukan karena Pak Heru

Mengingat beberapa kali berganti kepala daerah di DKI, masalah sampah belum juga terselesaikan. "Bukan karena Pak Heru yah, sejak dulu kaya begitu memang," sambungnya.

Makanya dia meminta jika Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memiliki anggaran, maka segera selesaikan masalah sampah di ibukota. Agar tidak ada lagi sampah yang dibuang ke laut atau sungai.

"Makanya kalau ada anggaran ini tolong di-push anggaran untuk urusan sampah . Sehingga sampah tidak lari ke laut dan sungai dan menjadi kontras di sebuah kota," pungkasnya.

Infografis Siklus Hidup Sampah Botol Plastik

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Siti Nurbaya Bakar
Tokoh
Siti Nurbaya Bakar kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Kabinet Kerja Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Siti Nurbaya Bakar
sampah
Insentif
pemda