Sukses

Istana Presiden di IKN Nusantara Mulai Dibangun Januari 2023

Pemerintah akan mulai membangun Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Januari 2023 mendatang.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mulai membangun Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Januari 2023 mendatang. Proyek pembangunannya ini bahkan sudah dalam paket-paket tender.

"(Pembangunan Istana) tahun depan, mulai Januari. Kan sudah ada paket tendernya," kata Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (18/10) malam.

Meski begitu kata Bambang, sekarang ini pemerintah sudah mulai melakukan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan lahan.

"Kalau sekarang ini kan persiapan lahan. Kalau ada yang naik turun ini agak diratakan. Di situ yang sekarang," kata dia.

Cara ini diharapkan bisa mempercepat proses pembangunan di IKN Nusantara tahun depan.

"Kalau lihat ke lapangan itu sudah mulai dilakukan. Karena adanya di dalam saja, ini enggak kelihatan. diharapkan 2023 ini akan lebih masif lagi," sambungnya.

Bambang mengatakan ada sekitar 70 kontrak tender pembangunan pusat pemerintahan di IKN Nusantara. Dari jumlah tersebut ada sekitar 20-an kontrak tender yang sudah mulai berproses.

"Sampai akhir tahun ada sekitar 72, nanti cek lagi ya. Artinya, 2023 go (langsung bangun)," ungkapnya.

Sejumlah proyek pembangunan tersebut kata dia sudah mulai berjalan. Semisal pembangunan konstruksi dasar dan pembersihan lahan. Ada juga yang membangun jalan sumbu di sebelah timur IKN sebagai akses jalan kebangsaan. Termasuk membangun infrastruktur di jalur lingkar Sepaku.

"Semua ini dibangun dari kontrak-kontrak itu," kata dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kendali di Kementerian PUPR

Dia menegaskan, posisi Badan Otorita IKN sampai tahun 2024 masih menjalankan 4K yakni melakukan koordinasi, komunikasi, konsolidasi perencanaan dan kolaborasi. Sementara pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami belum eksekusi ya. Jadi proyek-proyek besar itu bukan di kami yah. Konstruksinya tetap di PU karena kita enggak ingin kehilangan momentum," kata dia.

"Mereka kan sudah dari sebelumnya malah, misalnya DAM Sepaku ini malah dari 2020-2019 sudah dikerjakan , itu biar terus berjalan," sambungnya.

 

3 dari 3 halaman

Sinkronisasi

Sehingga, Badan Otorita IKN selama 2 tahun kedepan menjadi lembaga yang melakukan sinkronisasi saja.

"Makanya yang kami lakukan ini link and match misalnya gedung dibangun. Siapa yang masuk ke hospital, pendidikan dan buat kebutuhan sehari," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.