Pasokan Nikel Melimpah, Indonesia Bakal Jadi Pusat Ekspor Kendaraan Listrik

Sebelumnya, akselerasi pemerintah terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai terus dilakukan. Terbaru, Presiden Joko Widodo, resmi mengesahkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022, tentang penggunaan kendaraan listrik bagi pejabat pusat dan daerah.

Analis Kerja Sama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Supriyadi mengungkapkan, pemerintah sudah mempersiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana terkait penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.

"Salah satunya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019. Terbaru, ada Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBBLB sebagai kendaraan dinas operasional, serta kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah," ujar Supriyadi, di Workshop Nasional yang diselenggarakan The International Council on Clean Transportation (ICCT) dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Rabu (21/9/2022).

Sebelum ada instruksi dari Presiden Jokowi, Pemerintah DKI Jakarta sejatinya sudah lebih dahulu melangkah menggunakan kendaraan listrik, khususnya untuk armada bus Transjakarta. Bus listrik Transjakarta resmi beroperasi pada Maret 2022, sejumlah 30 unit.

Payung hukumnya Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon.

Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025.

"Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030,” tegasnya.

Pada tahun yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021. Jakarta bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih.

Penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra. KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) memberi bantuan teknis dengan pembiayaan dari pemerintah Jerman untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik pada Transjakarta.

Untuk memuluskan target Pemprov DKI, pengelola Transjakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta. Harapannya, target elektrifikasi lebih dari 10 ribu unit bus Transjakarta pada 2030 bisa tercapai.

"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," tambah Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta, Chandra Rakhmat.

Transportasi publik dari sektor swasta seperti Bluebird pun turut serta menjadi bagian percepatan penggunaan kendaraan listrik. Bahkan, Bluebird merupakan pelopor penggunaan taksi berbasis listrik di Indonesia.

Dimulai sejak 2020 dengan 29 armada, kini Bluebird terus menambah armada dengan mesin listriknya sampai 200 unit. Pada 2022, Bluebird bahkan menambah investasi sebanyak Rp32,5 miliar untuk pengadaan mobil listrik.

Technical Service Manager PT Bluebird, Suratmanto mengatakan, mobil listrik Bluebird baru tersedia di Jakarta dan Bali. "Rencananya ke depan Bluebird bakal menyediakan layanan mobil listrik di Semarang," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo, telah menargetkan sebanyak 2 juta sepeda motor listrik di Tanah Air, untuk menekan emisi sebanyak 29 persen pada 2030.

Mendukung hal tersebut, Staf Khusus Kepresidenan Diaz Hendropriyono menggelar diskusi bersama Korlantas Polri, dan sejumlah instansi dari pemerintah dan masyarakat.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, Polri sudah sangat siap mendukung target Presiden untuk memenuhi target 2 juta kendaraan listrik.

"Kendaraan listrik yang sudah terdaftar sampai September ini 23 ribu, 22 ribu kendaraan roda dua, tandanya ada pada plat nomor ada garis warna biru. Regulasi sudah kami revisi, Perpol Nomor 7 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan,” ujar Yusri Yunus di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, dikutip dari laman resmi Korlantas Polri, Rabu (5/10/2022).

Yusri menambahkan, dalam regestrasi kendaraan bermotor, kepolisian ada di tahapan terakhir setelah dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan.

“Nomor rangka kendaraan listrik sangat panjang, maka STNK dan BPKB sudah kami ubah dan sesuaikan. Kamarin sempat ada kendala, kendaraan listrik nomor rangka ada nomor mesin ga ada. Maka kami menemukan pengganti nomor mesin dengan nomor penggerak," sambung Yusri Yunus.

Sementara itu, di nomor kendaraan listrik, ditandai dengan warna biru pada pelat nomor. Dari Kementerian SDM juga mendorong Kepolisian membuat regulasi perubahan sepeda motor konvensional ke listrik.

"Implementasi Inpres nomor 07 Polri yang pertama, G20 sudah ada 186 unit mobil dan motor listrik untuk pengawalan. Ke depan semua mobil dan motor patroli lalu lintas menggunakan listrik untuk tahun depan," pungkasnya.