Harga BBM Naik, Beban UMKM Makin Berat

Menurut Ingrid, kenaikan harga BBM tak sejalan dangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sering digaungkan Pemerintah.

"Mereka baru saja terbebas dari beban pandemi Covid-19. Jangan dijatuhi tangga lagi dengan kenaikan harga BBM," pintanya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini juga menyangkan harga telur yang kian tinggi. Ironi, hal semacam ini terjadi di sebuah negara yang memiliki banyak akses peternakan.

"Sebuah mimpi buruk melihat harga telur lebih mahal dari harga ayam potong. Pemerintah perlu turun tangan stabilkan harga telur, karena merupakan bahan pokok sehari-hari dan kenaikan harga sudah meresahkan masyarakat," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas rencana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi sampai 2 hari kedepan.

"Terkait dengan evaluasi (harga BBM) masih dilakukan dalam 1-2 hari ini," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/8).

Hasil evaluasi tersebut kata dia akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Baru setelahnya akan diambil keputusan bersama antara pemerintah dengan kepala negara.

"Minggu ini akan kami laporkan kepada presiden, akan dilaporkan terlebih dahulu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Dia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp 502 triliun hanya untuk menahan kenaikan harga BBM dari harga keekonomiannya.

Mewakili Presiden Joko Widodo dia pun meminta masyarakat memahami kondisi keuangan negara terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tidak bisa lebih lama menahan kenaikan harga BBM di tingkat konsumen karena harga minyak dunia terus meroket.

"Pak Jokowi mengerti rakyat di bawah, tapi sebagai rakyat kita harus mengerti keuangan negara," ungkap Bahlil dalam acara Pemberian NIB untuk Pelaku UMK Perseorangan di DIY, Yogyakarta, Selasa (23/8).

Bahlil mengatakan, jika pemerintah terus menekan harga BBM, anggaran subsidi bisa jebol hingga Rp 600 triliun. Sementara itu pendapatan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp 2.350 triliun.

"Jadi kalau Rp 600 triliun dipakai subsidi, artinya 25 persen pendapatan APBN kita hanya untuk subsidi," kata Bahlil.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Isu kenaikan harga BBM subsidi, termasuk Pertalite semakin kencang berhembus. Terlebih setelah pemerintah mengaku anggaran subsidi di sektor energi senilai Rp 502,4 triliun sudah terlampau besar.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, kenaikan harga Pertalite memang realistis dilakukan agar beban subsidi pemerintah tidak semakin berat.

Namun, ia menyarankan kenaikan harganya jangan sampai lebih dari Rp 10 ribu per liter. Selain bakal makin memberatkan kantong, itu juga akan membingungkan konsumen lantaran nilai jualnya tidak jauh berbeda dari Pertamax yang dibanderol Rp 12.500 per liter.

"Kalau saya mas maksimal Rp 10 ribu (per liter) ya, jangan di atas itu, akan sangat memberatkan bagi masyarakat," ujar Mamit kepada Liputan6.com, Rabu (24/8/2022).

"Misal di atas Rp 10 ribu ya sekalian aja dihapuskan Pertalite, langsung ke Pertamax. Toh sekarang Pertamax harganya masih di bawah keekonomian," ungkap dia.

Di sisi lain, Mamit juga tak ingin harga Pertalite terlampau rendah di bawah Rp 10 ribu per liter. Banyak risiko yang bakal dihadapi pemerintah jika banderol harga itu dipasang.

"Ya kalau di bawah Rp 10 ribu, ruang fiskalnya akan semakin sempit. Sedangkan kuota (Pertalite) semakin menipis," sebut dia.

"Risikonya akan ada kekosongan BBM subsidi di bulan Oktober-Desember. Nah, risikonya ini apa bisa dihadapi juga? Pokoknya pemerintah lagi pusing ini," keluh Mamit seraya tertawa kecil.