Sukses

Banggar DPR Soroti 2 Isu Besar di RAPBN 2023, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Badan Anggaran atau Banggar DPR percaya pemerintah menyiapkan segala mitigasi resiko berbagai tantangan kedepan, dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada NK RAPBN 2023.  Setidaknya ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023.

Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan Sumber Daya Manusia menuju SDM unggul, dan reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri. Kedua, respon kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan sebagaimana yang saya paparkan diatas.

Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah, mengatakan berdasarkan kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023. Maka Desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis.

Diantaranya, pertama, pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat. Kita memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu.

“Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70 persen pendapatan negara, kita memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan. Integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan Undang Undang HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022).

Kedua, optimalisasi PNBP melalui berbagai program hilirisasi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah, serta pemanfaatan Barang Milik Negara melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Subsidi Pangan

Ketiga, pengelola berbagai Belanja Strategis antara lain program subsidi pangan harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga yang terjangkau. Oleh sebab itu program pencadangan pangan nasional menjadi kebutuhan wajib. Dashboard pangan nasional harus termonitor secara langsung di Kantor Presiden secara realtime.

“Memastikan kecukupan konsumsi domestik sebelum membagi surplus bahan pangan untuk ekspor.  Sebaliknya, kebijakan impor bahan pangan harus mencakup komitmen keberlanjutan pasokan, harga yang ekonomis, serta tata kelola impor bahan pangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selanjutnya, Pemerintah harus melakukan reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia. Ada strategi yang bisa ditempuh untuk melakukan reformasi subsidi energi.

“Yakni merubah subsidi yang semula berbasis komoditas menjadi berfokus pada kelompok penerima, kedua secara perlahan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi serta tarif listrik bersubsidi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli keluarga miskin,” ujarnya.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Perlindungan Sosial

Kemudian, pentingnya memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi. Melanjutkan berbagai program strategis nasional seperti; IKN, infrastruktur, konversi energi menuju energi baru dan terbarukan, pengembangan food estate dan reforma agraria.

Disisi lain, hampir sepertiga belanja negara dikirim ke daerah dan desa. Reformasi struktural terhadap belanja daerah harus dikerjakan. Pemerintah telah memiliki dukungan UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah sebagai jalan melakukan langkah itu.

Oleh karena itu, Pemerintah harus mendorong inisiasi daerah dalam meningkatkan fiskal daerah, serta memperbaiki belanja daerah yang heavynya masih untuk belanja rutin, serta memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sebagai sumber korupsi.

Penting juga untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024 secara efisien untuk mengurangi pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal. Demokrasi yang berbiaya mahal akan mendorong praktik korupsi oleh penyelenggara negara.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS