Indonesia Bakal Jadi Anggota FATF, Sri Mulyani: Transparansi Pajak Penting!

Menkeu Sri Mulyani mengisahkan, dalam upaya transparansi pajak, pihaknya memberlakukan tax amnesty. Paling baru, pemerintah juga menjalankan program pengungkapan sukarela (PPS) yang baru usai akhir Juni lalu.

Keduanya, kata Sri Mulyani, merupakan pemanfaatan data yang dimiliki. Tujuannya, guna mengakselerasi transparansi pajak dari masyarakat.

"Pemerintah Indonesia tidak akan berhenti pada upaya itu. Kami akan terus menggunakan pertukaran data informasi secara otomatis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan aktivitas penghindaran pajak melalui penempatan aset keuangan di luar negeri dan juga melalui aliran keuangan ilegal," ujarnya.

11 negara dan yurisdiksi di Asia menandatangani deklarasi dalam upaya melawan penggelapan pajak. Perjanjian itu disebut Deklarasi Bali yang jadi bagian Asia Initiative.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Deklarasi Bali jadi upaya kesebelas negara di Asia untuk memerangi berbagai pelanggaran perpajakan. Ini juga akan berfokus pada upaya penanganan penggelapan pajak.

"Hari ini, 11 negara dan yurisdiksi menandatangani Deklarasi Bali yang menunjukkan satu momentum politik keberhasilan Asia Initiative," katanya dalam konferensi pers di Bali International Convention Center, Kamis (14/7/2022).

"(Perjanjian ini) merupakan simbol kolektif dan upaya regional untuk memerangi penghindaran pajak dan pelanggaran finansial lainnya," tambahnya.

Ia berharap, melalui Asia Initiative ini akan memberikan kontribusi pada transparansi pajak. Sehingga bisa semakin inklusif, dimulai dari wilayah Asia.

"Manfaat baik dari transparansi pajak dan akses informasi untuk yurisdiksi adalah bukti," katanya.

"Tantangan untuk implementasi tetap ada, oleh karena itu, keterlibatan dan komitmen di tingkat politik diperlukan sebagai sinyal kuat bagi yurisdiksi untuk hidup dalam komunitas transparansi global untuk memerangi penghindaran pajak dan peredaran aliran keuangan ilegal," tambahnya.