Gaji Ke-13 PNS Cair Juli 2022, Sri Mulyani Gelontorkan Rp 35,5 Triliun

Gaji ke-13 ini bisa dicairkan mulai Juli 2022. Dengan catatan, kementerian dan lembaga bisa mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN mulai 24 Juni 2022.

"Sesuai dengan yang tadi disampaikan, yaitu sebesar gaji pokok, tunjangan melekat plus tunjangan 50 persen tunjangan kinerja," katanya.

"Dan ini sudah mulai 24 Juni yang lalu mengajukan SPM dan KPPN akan mencairkan pada awal Juli sesuai dengan mekanisme yang berlaku," katanya.

Penerima Gaji ke-13

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan kategori penerima. Yakni termasuk aparatur negara dan pensiunan.

Rinciannya, aparatur negara pusat sebanyak 1,79 juta orang, aparatur negara daerah sebanyak 3,65 juta orang, dan pensiunan sebanyak 3,32 juta orang.

"Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh aparatur negara yanh telah melaksanakam tugas untuk tetap memberikan pelayanan dan berkontribusi terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Kabar baik bagi para pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN), pensiunan hingga TNI Polri. Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 PNS pada Juli 2022 ini.

Kepastian waktu pencairan gaji ke-13 PNS ini diungkapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

"Belum ada perubahan kebijakan," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (31/5/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu juga yang mengumumkan langsung jika gaji ke-13 PNS akan mulai disalurkan berbarengan mulainya tahun ajaran baru di sektor pendidikan.

Artinya, pemberian gaji 13 PNS,  akan dimulai pada Juli 2022 mendatang. Tepat saat mulainya tahun ajaran baru.

Adapun aturan mengenai gaji ke-13 ini juga diatur bersamaan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN pusat maupun daerah.

"Untuk gaji ke-13 pengaturan pemberian THR di dalam Peraturan Pemerintah 16/2022 tersebut juga mengatur pemberian gaji ketiga belas," katanya dalam konferensi pers THR dan Gaji ke-13 Bagi Aparatur Negara, belum lama ini.

Mengutip dari PP 16/2022 menyebutkan jika penerima gaji ke-13 antara lain, para ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuankeuangan negara.

Adapun yang dimaksud ASN yakni PNS dan Calon PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pejabat Negara.

Kemudian menurut Pasal 6, ayat 1 menyebutkan tunjangan Hari Raya dan gaji ke 13  yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun APBN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan 50 persen tunjangan kinerja,sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Kemudian bila gaji 13 bagi PNS dan PPPK dari APBD terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Selain itu, tambahan penghasilan paling banyak 50 persen bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut rincian gaji ke 13 PNS, TNI/Polri hingga pensiunan yang segera cair.

Mengutip PP nomor 16 tahun 2022, berikut rincian pemberian besaran gaji ke-13:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain Rp 24.134.OO0

Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain Rp 21.237.OOO

Sekretaris atau sebutan lain Rp 18.340.000

Anggota sebesar Rp 18.340.0002.

2. Pegawai non-pegawai ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon/pejabat

Eselon I/pejabat pimpinan tinggi utama/pejabat pimpinan tinggi madya Rp 19.939.O00

Eselon II pejabat pratama Rp 14.702.000

Eselon III/pejabat adiministrator Rp 8.987.000 

Eselon IV/pejabat pengawas Rp 7.517.000 3.

3. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah termasuk pada Lembaga Nonstruktural dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai Pejabat Pelaksana dengan jenjang:

a. Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Pertama

Masa kerja sampai 10 tahun Rp 3. 219.000

Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp 3.613.000

Masa di atas 20 tahun Rp 4.079.000

b. Sekolah Menengah Atas/Diploma Satu sederajat

Masa kerja sampai 10 tahun Rp 3.842.000

Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp 3.329.000 

Masa kerja di atas 20 tahun Rp 4.984.000

c. Diploma Dua/Diploma Tiga/ sederajat

Masa kerja sampai 10 tahun Rp 4.138.000

Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp 4.657.000

Masa kerja di atas 20 tahun Rp 5.397.000,00

d. Strata I /Diploma Empat/sederajat

Masa kerja sampai 10 tahun Rp 4.735.000

Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp 5.394.000

Masa kerja di atas 20 tahun Rp 6.229.000

e. Strata 2 Strata 3 sederajat

Masa kerja sampai 10 tahun Rp 5.064.000

Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp 5.770.000

Masa kerja di atas 20 tahun Rp 6.769.000